SUMATRA UTARA DALAM LINTASAN SEJARAH (Uniformitas Pemerintahan dalam Keanekaan Masyarakat)

Sejarah diteliti ketika pertanyaan telah dirumuskan. Sejarah ditulis ketika ’berita pikiran’ ingin disampaikan. Sejarah tidaklah sekedar alat untuk menyimpan ingatan sosial tentang masa lalu. Pasti pula sejarah bukan alat untuk mengelus-elus kebanggan akan hari lampau. Sejarah diteliti dan ditulis untuk direnungkan, karena ia adalah alat perbandingan bagi kita hari kini dan pemberi peringatan dalam melangkah ke hari depan. Dengan kata lain, sejarah ditulis adalah sebagai wahana untuk mendapatkan kearifan bagi hari kini dan nanti.

……..Tetapi lebih dari itu, pendatang…yang dipaksa bekerja di perkebunan dalam ikatan Poenale Sanctie tuan-tuan perkebunan (planters) yang didukung pemerintah kolonial, memberikan duka cerita, yang sangat mengenaskan cita-kemanusiaan.

Salah satu pemeo yang popular di kalangan wartawan luar negeri yang pernah bertugas di Indonesia di tahun 1950-an ialah bahwa Indonesia adalah ’syorga para ahli antropologi, tetapi mimpi yang menakutkan para administrator’. Walaupun hanya pemeo yang dikatakan dalam nada senda gurau, tak pula ada yang dapat membantah ketetapan ungkapan ini. Kompleksitas dari keragaman kehidupan masyarakat adalah sasaran penelitian yang sejak lama digeluti oleh para ahli antropologi (Antropologist), tetapi kemajemukan yang kompleks ini pulalah yang menyebabkan seorang administrator pemerintah tak bisa tidur nyenyak. Bukankah keseragaman adalah hal yang paling diinginkan dalam menjalankan pemerintahan?. Jika semua sudah seragam, sebuah instruksi sederhana akan cukup untuk menggerakkan aparatur pemerintahan untuk berbuat. Kalau semua telah seirama maka apapun  peraturan yang dikeluarkan akan ditafsirkan masyarakat dengan seirama pula. Sayangnya, kemungkinan ini dalam kenyataan hanyalah impian belaka. Kemajemukan dan keragaman adalah realitas sosial yang tak terhindarkan, apapun corak kebijaksanaan dan betapapun keras usaha untuk membuat semua itu seragam. Keragaman lama mungkin bisa dihilangkan, namun kemajemukan baru tak bisa terbendung.

Keragaman dan kemajemukan adalah kharakteristk utama dari Sumatra Utara. Tak ada satu propinsi pun di tanah air kita yang dapat menandingi tingkat kompleksitas dan corak keragaman dan kemajemukan propinsi ini. Bahkan dengan melupakan untuk sementara kemajemukan yang bersifat vertikal, yang ditentukan oleh tingkat-tingkat kelas ekonomi dan status sosial, tak ada aspek pembeda sosial yang tak beragam di Sumatra Utara. Demikian kompleksnya sehingga siapapun tak bisa merasa pasti untuk menentukan keragaman mana yang merupakan aspek yang paling strategis dan karena itu tentu saja, juga paling sensitif, perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan politik dan pemerintahan.

Lihat saja yang paling tampak, agama dan etnisitas. Betapa kompleksnya keragaman dan kemajemukan yang terdapat di propinsi ini. Di samping perbedaan yang bersifat eksternal—yang satu berbeda jelas dengan yang lain—perbedaan internal dari masing-masing agama dan etnisitas pun tak kurang pentingnya, malah jarang, lebih bersifat sensitif. Meskipun Islam dan Kristen merupakan agama yang paling banyak penganutnya, namun praktis semua agama yang diakui pemerintah cukup berpengaruh di Sumatra Utara. Bahkan juga ’agama’ (dalam pengertian akademis) yang tidak dianggap agama (dalam pengertian resmi) masih berpengaruh di sebagian kelompok etnis tertentu. Perbedaan internal agama-agama bisa dilihat antara lain, jika dikalangan Islam, pernah terdapat perbedaan orientasi keagamaan Muhammadiyah, dengan Al Wasliyah, umpamanya, atau dikalangan Kristen, antara mereka yang tergabung dalam Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan yang bukan. Dan begitu selanjutnya. Betapa kompleksnya masalah keragaman agama ini jadinya kalau diingat pula bahwa tak jarang hal ini berdempetan (embedded) pula dengan kemajemukan etnis dan bahkan subetnis.

Keragaman dan kemajemukan diatas bolehlah dianggap sebagai bagian dari proses perubahan sosial, ketika mobilitas geografis dan sosial telah terjadi dan di saat komunitas-komunitas, yang dulunya terpencar-pencar, kini telah dijadikan ke dalam suatu sistem administrasi pemerintahan. Hal-hal ini pada tingkat berbeda-beda juga dapat ditemukan di daerah lain. Namun kompleksitas kemajemukan Sumatra Utara juga dipersulit oleh adanya berbagai tradisi politik yang masih berpengaruh. Meskipun perwujudan struktural dari tradisi itu telah digantikan oleh sistem pemerintahan modern negara nasional, namun asumsi yang mendasari tradisi politik itu masih merupakan bagian dari irama kehidupan politik lokal.

Salah satu mitos sejarah yang hidup dikalangan pejabat kolonial dan ironisnya juga diterima oleh pemimpin pergerakan kebangsaan dan bahkan sampai kini dibelai-belai oleh pejabat pemerintahan kita dan buku-buku pelajaran sejarah, ialah bahwa Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial selama ”350 tahun”. Mungkin kini mitos ini masih diperlukan untuk kampanye politik, kalau masih dianggap pantas dari sudut perkembangan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Tetapi cobalah lihat kenyataan sejarah yang sesungguhnya. Di Sumatra Utara saja, kita bisa melihat betapa beragamnya sejarah kolonialisme yang dialami berbagai daerah. Natal dan Mandailing telah berada dibawah kekuasaan Belanda pada tahun 1832, tanah Batak Toba diduduki sejak 1907,  Simalungun barulah bertekuk lutut pada tahun 1907. Sedangkan kesultanan Deli telah memberikan konsesi pada pengusaha perkebunan di tahun 1860-an. Jadi diperlukan waktu tiga perempat abad untuk menjadikan seluruh daerah yang kini merupakan propinsi Sumatra Utara berada dibawah kekuasaan Belanda dan dalam masa itu pula suatu corak keragaman baru diperkenakan pula—sistem eksploitasi perkebunan modern di tengah-tengah sistem pertanian tradisional. Dua corak ekonomi inilah yang menyebabkan munculnya teori yang terkenal dari seorang ahli ekonomi-sosiologi Belanda, Boeke, tentang ’dual economy’ atau ’ekonomi ganda’ yang satu yang modern, yang lain yang tradisional, dan keduanya saling terpisah dan berbeda.

Perbedaan pengalaman sejarah dalam berhadapan dengan kekuasaan kolonial, seperti yang dialami oleh sumatra Utara, penting juga diperhatikan. Karena pemerintahan tak langsung (indirect) yang dijalankan oleh pemerintah kolonial belanda menyebabkannya bersandar pada sistem kekuasaan tradisional. Di atas struktur kekuasaan tradisional inilah pemerintahan Belanda menenmpatkan dirinya dan memperkenalkan sistem pememrintahan dan birokrasi yang seragam. Tetapi dengan begini, maka keragaman tradisional pun terus berlanjut. Uniformitas hanya terjadi pada lapisan atas dan pada sistem pengambilan keputusan kolonial. Modernisasi sistem pemerintahan cuma dilakukan pada lapis atas saja. Bahkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan pada umumnya mengikuti batas-batas kekuasaan tradisional.

Hanyalah di Sumatra Utara pula terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara berbagai sistem pemerintahan tradisional tersebut. Kerajaan-kerajaan maritim dan sungai diwilayah yang dulu, dizaman kolonial, disebut keresidenan Sumatra Timur mungkin saja tak pernah berhasil melahirkan sebuah pemegang hegemoni—seperti tampilnya Mataram di Jawa atau Johor-Riau di seberang selat Malaka—tetapi jelas tradisi politik dan struktur kekuasaan dari raja-raja kecil yang sibuk berperang sesama mereka ini bercorak Islam-Melayu.  Lebih daripada itu, mereka pun terikat pula dalam hubungan negara-pertuanan yang tak pernah stabil dengan kerajaan atau kesultanan Islam Melayu yang lain. Kerajaan-kerajaan sungai dan maritim inipun tak lepas dari irama ’persekutuan’ dan ’perseteruan’ yang selalau bergantian yang sekarang ’seteru’ nanti akan jadi  ’sekutu’ dan sebaliknya. Tradisi politik Islam-melayu, yang tak pernah stabil ini, menempatkan raja sebagai bayangan Allah di bumi, dan secara ideal menentukan perbuatan ’adil’ sebagai landasan legitimasi dari kelanjutan kekuasaan. Namun begitu, tradisi politik inipun secara ideologis mengatakan pula bahwa hukuman bagi raja yang zalim hanya mungkin dijalankan oleh Allah, bukan oleh rakyat yang dizalimi. Maka, bisalah dipahami betapa sangat pribadi gaya tradisi politik ini—semua tergantung pada raja. Yang adil yang disembah, yang tak adil disanggah, dengan menjauhinya dan menghambakan diri kepada yang lain.

Tetapi ini barulah salah satu corak dari tradisi politik di Sumatra Utara. Pengaturan status sosial yang teratur rapi secara hierarkhis, seperti kerajaan-kerajaan di Sumatra Timur, tak terdapat di waliyah lain. Toba, Mandailing, Dairi dan daerah lain tak ubahnya dengan mozaik dari kerajaan-kerajaan desa merdeka. Dengan sistem status sosial yang hanya berlaku pada wilayah masing-masing, ikatan antara kerajaan-kerajaan desa ini hanya dimungkinkan oleh kesamaan nenek moyang, yang patriarkhal dan dilembagakan dalam ’marga’ atau pada pengakuan akan kesaktian seorang raja-pendeta. Namun dengan masuknya Islam dan menyebarnya Kristen, bukan saja perbedaan agama yang muncul,  kemungkinan kesatuan kekuasaan yang diberikan oleg raja pendetapun diakhiri pula. Bahkan, kedua agama ini, dengan kelmbagaan masing-masing, dan tak kurang pentingnya, tingkat intensitas pergaulan budaya dengan kekuasaan kolonial yang berbeda-beda, membentuk pula harapan-harapan dan asumsi politik yang berlainan pula. Menjelang akhir dasawarsa pertama abad 20, Batak Toba, lewat pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja-gereja, telah merupakan suku bangsa yang menikmati pendidikan ’modern’ yang paling merata. Sedangkan Mandiling, lebih membina pendidikan islam, sehingga ’sekolah raja’ (sekolah guru rendah), yang sempat didirikan di Padang Sidempuan pun harus ditutup menjelang akhir abad 10. tetapi Mandailing sejak awal abad 20 merupakan bagian integral dari pergerakan keagamaan dan politik yang berpusat di Padang dan Padang Panjang (Sumatra Barat).

Keragaman pun Sumatra Utara makin berlanjut dengan dimasukkannya Nias, salah sebuah pulau terbebas di gugusan Barat pulau Sumatra, ke dalam propinsi ini. Dengan tradisi politik segmental dan kesatuan etnisitas serta bahasa yang berbeda dari yang berada di pulau Sumatra, Nias memang memperindah mozaik budaya Sumatra Utara, tetapi sekaligus juga menambah kompleksitas dari keragamannya.

Di atas telah dikatakan bahwa, seperti halnya dengan propinsi lain, Sumatra Utara juga mengalami mobilitas geografis. Tetapi juga dalam hal ini kompleksitas propinsi ini jauh lebih tinggi. Langsung ataupun tidak setiap mobilitas geografis adalah peristiwa sosial yang bisa dikaitkan dengan dorongan ekonomis dan juga, pada taraf yang mungkin lebih rendah, kultural dan politik. Tetapi kalau kedudukan dan perilaku migran di tempat baru mereka dipakai sebagai landasan untuk menentukan karakter dari perpindahan itu, maka mobilitas geografis itu bisa juga dibedakan antara—yang untuk mudahnya disebut saja—politis dan ekonomis. Yang pertama, lebih awal terjadi, sedangkan yang kedua, dimungkinkan sebagai akibat dibukanya wilayah ini, khususya daerah yang dulu bernama Sumatra Timur, sebagai pusat ekonomi perkebunan. Yang pertama menjadi bagian dari atau membentuk elit politik bari di daerah yang mereka tempati, sedangkan yang kedua, dalam jumlah yang lebih besar, sampai dengan terbentuknya negara nasional, tetap berada di luar sistem politik tempatan.

Mobilitas geografis yang bercorak ’politis’ dalam arti di daerah tempatan yang baru terlibat dalam proses politik—adalah bagian dari unsur dinamis dari sistem politik tradisional. Di tengah ketidakstabilan hubungan antar pusat-pusat kekuasaan, yang selalu terlibat dalam perseteruan dan persekutuan yang selalu bergantian sistem. Sistem politik tradisional juga sangat terbuka bagi masuknya unsur ’asing’. Di samping itu, wilayah yang luas dan penduduk yang jarang juga memberi kesempatan bagi berdirinya pusat-pusat kekuasaan baru. Hal pertama umpamanya dialami oleh perantau Minangkabau/Pagaruyung yang mendapat tempat dalam sistem kekuasaan di beberapa kerajaan Sumatra Timur, sedangkan yang kedua adalah pantulan dari pencarian: ’harajaon’ Batak, Barus yang namanya telah dikenal sejak zaman purbakala dan mungkin sekali kota kelahiran puzangga dan mistikus Islam abad 17 yang sangat terkenal, Hamzah Fansuri, adalah kerajaan kembar, Hilir dan Hulu, yang satu berunsur Minangkabau dan yang lain Batak. Keduanya berdampingan dan keduanya bersaingan.

Merantau ke Deli adalah salah satu roman Buya Hamka yang terkenal. Roman ini mengisahkan pergulatan nasip perantau Minangkabau di Deli, negeri yang menjanjikan kehidupan ekonomi yang baik. Kendatipun jumlah perantau Minang ke Tanah Deli cukup tinggi, namun sebagai gejala sosial, jumlah dan dampak kehadiran mereka jauh di bawah migran China dan, apalagi migran Jawa. Pendatang China dan Jawa datang dalam jumlah yang besar, secara bergelombang-gelombang. Kedatangnnya yang ’disponsori’ oleh perkebunan ini bukan saja mempengaruhi perkembangan ekonomi, tetapi juga secara drastis  merubah komposisi penduduk. Jumlah kedua golongan pendatang ini akhirnya mengalahkan jumlah penduduk asli tanah Deli. Tetapi lebih dari itu, pendatang dari Jawa yang dipaksa bekerja di perkebunan dalam ikatan Poenale Sanctie tuan-tuan perkebunan (planters) yang didukung pemerintah kolonial, memberikan duka cerita, yang sangat mengenaskan cita-kemanusiaan.  Duka cerita yang menghasilkan Millioenen uit Deli, jutaan Gulden keuntungan bagi para tuan perkebunan, tidak saja akhirnya menimbulkan protes Amerika Serikat, yang baru terlepas dari  ’perang saudara’ dan tak mau membeli tembakau ’hasil perbudakan’, tetapi juga menyebabkan terjadinya revisi terhadap politik kolonial Belanda. Dengan begini, maka perkebunan di Deli langsung ataupun tidak mempengaruhi sejarah kolonialisme Belanda dan sekaligus juga irama pertumbuhan semangat nasionalisme Indonesia.

Apakah arti semua keragaman ini?. Sejarah sosial politik akan bisa menguraikan betapa  pluralitas  dari keragaman ini berintegrasi, terlibat dalam konflik, atau menemukan titik-titik pertemuan sehingga menghasilkan corak komunitas politik yang sama-sama dimiliki. Studi sejarah ini akan dapat memperlihatkan betapa kelengahan dalam menjaga tnggak-tonggak yang memungkinkan berbagai unsur dari keragaman ini mentolelir kehadiran masing-masing akhirya dapat melahirkan malapateka sosial yang teramat dahsyat-revolusi sosial terjadi. Tetapi bagaimanakah kalau keragaman dan kemajemukan, yang perlu juga diingat, saling mempengaruhi ini, kalau ditinjau dari sudut sejarah pemerintahan?

Sejarah diteliti ketika pertanyaan telah dirumuskan. Sejarah ditulis ketika ’berita pikiran’ ingin disampaikan. Maka, sejarah pemerintahan dapatlah dianggap sebagai usaha untuk memahami berbagai corak usaha dan tahan serta tingkat pelaksanaan usaha untuk mengatasi kompleksitas kemajemukan dan keragaman sehingga dapat ’ diatur’ secara rasional, sistemik dan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, sejarah pemerintahan ialah usaha untuk memahami bagaimana ’keharusan akan serba-keteraturan dan keseragaman yang rasional’—sebagaimana halnya setiap birokrasi mewujudkan dirinya dalam kemajemukan yang mengingkari segala keteraturan-keteraturan dan keseragaman itu. Bagaimanakah pusat-pusat kerajaan tradisional, yang semula saling merdeka dan saling bersaingan, harus diatur dalam suatu sistem administrasi yang sama?. Bagaimanakah suku-suku bangsa dan penganut agama yang berbeda-beda dapat dibawa kedalam suatu komunitas politik yang sama dan dalam sistem administrasi pemerintahan yang juga tak berbeda?.

Salah satu pelajaran yang bisa dipetik dari sejarah politik dan pemerintahan ialah bahwa nasionalisme barulah landasan yang paling awal dari legitimasi pemerintahan nasional. Kesamaan idiologi politik hanyalah tahap selanjutnya. Keduanya penting, tetapi jauh daripada memadai. Ketika legitimasi kekuasaan akan diwujudkan dalam kehidupan sosial–liwat peraturan perundangan dan sebagainya—maka berbagai unsur keragaman sosial haruslah juga diperhitungkan dengan saksama. Keragaman tradisional dan horizontal mungkin—betapun kecilnya kemungkinan ini—lambat laun akan berkurang perannya dalam merumuskan aspirasi dan asumsi politik, tetapi corak keragaman baru dan yang  vertikal akan semakin berperan. Karena inilah sejarah pemerintahan semakin penting sebagai bahan perbandingan. Bagaimanakah dalam perjalanan sejarah berbagai kemajemukan dan keragaman dapat dinetralisir agar kesatuan adminsitratif berjalan lancar, stabilitas sosial terjamin dan dinamika masyarakat terus mengalir?. Kalau ada suatu prediksi yang akan bisa diberikan terhadap masa depan bangsa, maka prediksi itu ialah bahwa betapapun keharusan keseragaman akan dikenakan, corak keragaman baru tak akan terelakkan.

Sejarah di Sumatra Utara memperlihatkan berbagai macam keragaman yang disinggung diatas dan dengan panjang lebar dan mengutarakan juga tahap-tahap konsolidasi kekuasaan serta penyeragaman adminstrasi pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan modern—mula-mula pemerintahan kolonial, yang menjalankan serba tanggung dan kemudian oleh pemerintahan Republik Indonesia. Kisah-kisah sejarah yang terjadi di Sumatra Utara dapat dipakai sebagai bandingan pengalaman dalam menjalankan politik pemerintahan yang kini sedang dijalankan. Peristiwa-peristiwa politik lokal terjadi akhir-akhir ini di tanah air, tak terkecuali di Sumatra Utara, makin menjelaskan pada kita betap perlunya kita menyadari dengan baik berbagai corak dinamika yang bisa dihasilkan, atau diakibatkan oleh perbenturan dari bermacam unsur kemajemukan, yang lama ataupun yang baru, dengan keharusan akan keseragaman yang terpusat.

Sejarah tidaklah sekedar alat untuk menyimpan ingatan sosial tentang masa lalu. Pasti pula sejarah bukan alat untuk mengelus-elus kebanggan akan hari lampau. Sejarah diteliti dan ditulis untuk direnungkan, karena ia adalah alat perbandingan bagi kita hari kini dan pemberi peringatan dalam melangkah ke hari depan. Dengan kata lain, sejarah ditulis adalah sebagai wahana untuk mendapatkan kearifan bagi hari kini dan nanti.

Prof. Dr. Taufik Abdullah
Ahli Peneliti Utama, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta.

Kata Pengantar dalam buku: Sumatra Utara Dalam Lintasan Sejarah. Pempropsu, 1995


Diupload oleh:
Erond L. Damanik, M.Si.
Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s