KOTA MEDAN: RUANG PUBLIK, IDENTITAS DAN MEMORI KOLEKTIF

1.Pendahuluan

Adalah Dr. Abidin Kusno (Associate Professor and Canada Research Chair in Asian Urbanism and Culture in Institute of Asian Research, University of British Columbia) mengemukakan bahwa kota menjadi gelanggang utama tempat para pemain bertemu, identitas dibentuk dan memori-memori kolektif dipersandingkan dan dipertandingkan.  Kota menjadi saksi yang tak sepenuhnya bisu atas pertarungan-pertarungan yang terjadi dalam dinding-dindingnya. Ia berbicara melalui lanskap fisik yang dibangun manusia diatasnya. Ia menjadi subjek kekuasaan, tetapi ia juga menyediakan ruang  bagi resistensi dan negosisasi terhadap kekuasaan tersebut. Jalanan, bangunan, dan disaign ruang menuturkan kisah-kisah yang menarik, kompleks dan penuh dengan ketegangan tentang bagaimana mereka dipaksa memainkan peran protagonis maupun antagonis oleh tangan-tangan kuasa yang saling berebut untuk saling menorehkan narasi diatas teks kehidupan urban. Disini, bangunan, desaign dan infrastruktur dikaitkan dengan kontruksi identitas dan memori kolektif. Monumen tidak lagi dimaknai sebagai sebuah tugu batu yang berfungsi untuk mengingatkan warga pada suatu peristiwa dimasa lampau, tetapi juga untuk menghapus atau mengubah suatu memori kolektif sesuai dengan kepentingan yang sedang berkuasa. Tetapi,  bangunan,  dipakai untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaan, dan inilah barangkali sebabnya, mengapa amat penting bagi setiap rezim dan setiap penguasa untuk mencurahkan ikhtiar pada pembangunan monumen-monumen dan bangunan serta infrastruktur akbar lain seawal mungkin dalam masa kekuasaan mereka dengan biaya yang tidak kecil pula.

Hubungan antara ruang publik (public space), formasi identitas dan memori kolektif rupanya jauh dari sederhana. Sering sekali dinyatakan bahwa ruang publik sangat penting untuk membangun kebersamaan komunitas, karena memberi tempat bagi sesama warga untuk berinteraksi dan merajut momen-momen yang dapat diingat bersama.  Dengan demikian, muncul suatu pemikiran bahwa kehadiran memori kolektif (collective memory) tergantung kepada keberadaan ruang publik yang memberi tempat untuk merajut ingatan bersama. Disamping itu,  ruang publik dengan segala artefak yang dihadirkannya, mengandung atau memuat memori yang dapat membantu untuk mengingat momen-momen yang dapat diingat bersama. Jika ruang publik tersebut berikut benda-bendanya hilang, maka pewarisnya akan kehilangan tempat untuk merajut memori kolektif.

Walaupun keberadaan memori tergantung pada ruang publik dan lingkungan fisiknya, ruang publik tidaklah mampu dengan sendirinya membawa atau menyimpan memori. Tapi sebaliknya, ruang publik ini adalah arena tempat negara dan masyarakat menunjukkan kekuasaanya melalui pemaknaan sosial dan legal. Keadaan ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya kedudukan dan eksistensi ruang-ruang publik. Ruang publik ternyata adalah suatu arena bagi politik memori yaitu bagaimana negara dan masyarakat dengan berbagai kepentingan mempertaruhkan ruang publik. Akibatnya, ruang publik tidak pernah bebas berdiri sendiri dan bukan juga wadah yang pasif. Akhirnya, ruang publik tidak dengan sendirinya menjadi tempat yang mampu mengingatkan orang pada suatu peristiwa. Pertarungan makna di ruang publik ternyata melibatkan bukan hanya pembentukan memori kolektif tetapi juga pelupaan kolektif. Bagaimanapun juga,  ruang publik sebenarnya adalah suatu ruang regulasi yang menyaring berbagai memori untuk suatu konsensus yakni ‘memori kolektif’.

2. Mengatasi Memori

Membuka kembali lembaran sejarah Indonesia, maka akan diketahui bahwa tempat dimana proklamasi kemerdekaan dikumandangkan yakni di jalan Pengangsaan Timur.  Ditempat itu, setahun kemudian dibangun monumen kolektif yang bertujuan untuk membantu mengenang peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Namun, diakhir tahun 1950-an, rumah tersebut dibongkar dan monumenya hilang entah kemana. Dilahan tersebut, kemudian dibangun bangunan yang modernis yang dikenal sebagai Gedung Pameran Pola Pembangunan Nasional Semesta atau sekarang dikenal dengan Gedung Perintis Kemerdekaan.  Pembangunan tersebut dimulai pada tahun 1961, yang menandai dimulainya Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama.

Rumah di jalan Pengangsaan Timur beserta memori-memorinya tentu amat penting bagi Bung Karno, tetapi beliau tidak ingin mereka di museumkan. Menurutnya, memori-memori awal kemerdekaan itu hanya berguna bila mereka bisa diatasi melalui pembangunan yang tiada akhirnya. Meskipun banyak pihak menyayangkan perobohan gedung itu, tetapi Bung Karno sepertinya ingin menyatakan bahwa peruntuhan gedung proklamasi itu diperlukan untuk membuat Indonesia bergerak lagi.  Tantangan Bung Karno tersebut adalah bagaimana mengingat kemerdekaan tanpa memuseumkan dirinya melalui peristiwa kemerdekaan?,  bagaimana mengingatkan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah suatu titik keberangkatan dan bukan titik akhir dari perjuangan bangsa Indonesia?. Atau juga, barangkali Bung Karno ingin dikenang sebagai ‘Bapak Pembangunan’ (seandainya terus berkuasa) dan bukan sekedar ‘Bapak Proklamasi”

Demikian pula pada tanggal 6 Maret 1943, dimana patung Jan Pieterszoon Coen, atas intruksi pemerintah militer Jepang di turunkan  sebagai legitimasi kehadiran Jepang di Jawa. Tetapi uniknya, patung itu diturunkan dengan sangat hati-hati dan pedestral itupun dibiarkan kosong. Patung Coen dianggap sebagai simbol penjajahan Belanda.  Pesan yang ingin disampaikan oleh Jepang adalah menghilangkan memori penjajahan Belanda dan membangun komunitas baru melalui momen-momen yang dapat diingat bersama. Penurunan patung Belanda dari pedestral ini diharapkan mampu mengubah memori publik. Pidato Bung Karno, dua hari setelah pembersihan memori kolektif itu, mengucapkan: ‘Patung Coen yang menjadi simbol kekuasaan Belanda….telah diturunkan. Dengan demikian, pusat imperialis telah dihancurkan  dan Poetra telah dilahirkan’.

Demikian pula yang dilakukan terhadap gerbang VOC dan monumen van Heutsz di daerah Kebayoran.  Setelah tulisan dan patung disingkirkan, portal dan pedestral menjadi kanvas kosong yang terbuka untuk diisi dengan pesan baru. Masa lalu tidak dihilangkan, tetapi dihadirkan dalam bentuk monumen kosong, suatu ruang yang telah dibersihkan untuk menampung kenangan baru. Yang penting disini adalah pengolahan memori keloktif untuk merajut momen masa lalu yang dapat dilupakan bersama.  Contoh lainnya, Vila Isola di Bandung yang dibangun pada tahun 1932 yakni  simbol zaman baru, monumen arsitektur modernis. Lokasi yang dipilih dan bentukan masa lampau dengan bangunan ditata sedemikian rupa sehingga ia berdiri sebagai monumen yang bisa dikagumi publik dari jarak dekat maupun kejauhan. Namun, dizaman Jepang, bangunan ini dijadikan Museum Mengenang Perang Pembebasan Tanah Jawa dari kekuasaan Belanda.  Didalam gedung tersebut dipamerkan puing-puing pesawat tempur dan mesin perang Belanda yang telah ditaklukkan oleh Jepang. Diluar gedung, sebuah tank diarahkan pada bangunan tersebut.

Satu-satunya monumen yang dibangun oleh Jepang di pulau Jawa adalah memorial yang bangun militer Jepang di Teloek Banten yakni monumen untuk mengenang tentara yang gugur. Monumen ini tidak diarahkan terhadap tokoh tertentu untuk dikenang atau juga tidak ada upaya untuk merayakan suatu keberhasilan, kemerdekaan atau pembangunan.  Yang ada hanyalah pengorbanan massal. Di zaman perang, monumen ini menjadi semacam cermin bagi yang masih hidup dimana warga bukan hanya menghormati pahlawan yang konon telah berkorban demi ‘kemerdekaan’ mereka, tetapi warga juga diharapkan untuk bersedia mengorbankan diri dan suatu saat merekapun akan dihormati sebagai bagian dari memorial ini.

3. Medan dan Bangunan Superblok

Salah satu kontribusi positif perkebunan (cuulturgebied) sejak tahun 1862 adalah tampilnya Medan sebagai kota yang modern. Sejak saat itu, beragam fasilitas diadakan mulai dari pertokoan, perumahan, transportasi, jalan dan jembatan, rumah sakit, sekolah, lapangan terbang, dan perkantoran. Setidaknya hal tersebut tampak pada sebuah peta pengembangan kota Medan yang dibuat pada tahun 1913 dan sejak saat itu Medan seakan berlari mengejar beragam ketertinggalan yang melekat padanya menuju suatu kawasan yang maju dan bermartabat. Tidak sia-sia, jerih payang pengusaha perkebunan memang menghantarkan Medan  sebagai kota yang maju. Ditetapkan sebagi ibukota residen Sumatra Timur dan juga sebagai kota (geemente) dan kini menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia.

Pada masa kini, bangunan-bangunan bersejarah sebagai ruang publik  pembentuk memori kolektif masa lampau yang  diperuntukkan bagi warga kota tergerus dengan kepentingan ekonomi dan bisnis. Banyak diantara bangunan yang muncul tersebut adalah tipe pencakar langit, pusat perbelanjaan dan jajanan elit, hotel dan perkantoran supermewah maupun hunian superblok. Penguasa kota ingin membentuk identitas dan memori kolektif baru dengan melihat dan menonton ruang publik serba mewah itu. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa pembangunan seperti inilah corak ‘peradaban modern’, dan konsekuensi logisnya adalah bahwa seluruh bangunan atau tata kota ‘wajib’ mengikuti perubahan tersebut. Beberapa bangunan elit yang sudah ada adalah Cambrigde, JW. Marriot, Grand Angkasa, Aston, Carefour, perkantoran di Sukamulya, Deli Plaza, eks Dirgasurya, Sun Plaza ataupun bangunan superblok yang bakal muncul seperti di eks bandara Polonia atau beberapa kawasan lain yang sudah siap untuk di ruislag.

Penguasa kota sepertinya tidak menginginkan warga yang bermukim dikota ini untuk mengingat masa lampaunya dengan cara, segera menggantikannya dengan memori-memori kemajuan seperti pengalihan lokasi bangunan bersejarah menjadi area perbelanjaan yang disebut modern, pembangunan apartement berlantai tinggi, perhotelan yang megah, maupun pemindahan ruang publik lainnya untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. Demikian pula pada penetapan hari jadi kota dengan cara membangun patung ‘perintis’ kampung Medan.

Lapangan merdeka (esplanade) yang dikenal sebagai kawasan yang mengambil corak peradaban Eropa itu dan juga tempat dimana proklamasi kemerdekaan pada oktober 1945, telah kehilangan makna. Ia dilegitimasi dan dialihfungsikan sebagai pusat  jajanan kelas atas sekaligus tontotan pola hidup modern bagi warga kota kelas rendah. Pesan yang ingin disampaikan  lewat cara ini adalah mengalihkan peristiwa masa lampau itu dengan menghadirkan memori baru tanpa menghilangkan bukti otentik masa lampau itu.  Pengalihan fungsi tersebut sekaligus menutup ruang publik bagi warga kota untuk bermain. Hal yang sama juga terjadi pada lapangan Benteng yang kerap menjadi lapangan pertunjukan hiburan konsumeris yang menghilangkan perannya sebagai ruang publik bagi warga kota. Akibatnya, banyak warga kota, khususnya golongan muda-mudi yang ingin menghabiskan waktu malamnya dengan membentuk kawasan baru untuk berkumpul seperti di lapangan Gajah Mada dan kawasan Imam Bonjol, atau memilih warung atau kafe tertutup yang menawarkan fasilitas dengan biaya rendah.

Pelupaan memori kolektif dilakukan terhadap hotel De Boer, kawasan pecinan di Kesawan dengan mencabut gapura bernuansa Tionghoa, ataupun beberapa bangunan lain dikota Medan seperti rumah sakit Putri Hijau, Rumah sakit Elisabeth, Sekolah rendah bagi orang Eropa di kompleks hotel Danau Toba, sekolah Immanuel, Kantor Telkom di Jalan M. Yamin ataupun kantor walikota di jalan Balaikota. Tampaknya, warga digiring kepada satu memori kolektif masa kini dan bukan dikenang sebagai warisan masa lampau. Upaya mempertahankan memori kolektif masa lalu terhadap bangunan bersejarah itu, hampir jarang dilakukan. Namun demikian, beberapa contoh yang tetap mengingatkan pada masa silam itu adalah seperti kompleks perumahan pejabat teras di jalan sudirman,  Kantor Pos, Bank Indonesia, kantor Kereta Api ataupun penelitian Kelapa Sawit di Brigjen Katamso.

Beberapa bangunan justru dirobohkan seperti eks bangunan Mega Eltra di Katamso, eks PT Sipef di sudut jalan Zainul Arifin yang sudah diganti dengan hotel mewah. Perumahan eks DSM di jalan perintis yang kini menjadi bangunan hotel bintang lima, penjara Sukamulya yang juga menjadi kawasan perhotelan, pemukiman dan perkantoran, atau Dirgasurya yang ditingkatkan menjadi hotel berbintang. Beberapa ruang publik lainnya menjadi sulit dijangkau dengan alasan tidak sesuai dengan rencana tata kota.  Contoh yang relevan adalah Medan Fair dan taman margasatwa, pemindahan sekolah-sekolah dengan alasan pembangunan dan penataan kota. Beberapa  bangunan yang unik dan kaya arsitekturalnya dibiarkan terlantar dan tengah menanti kehancurannya, misalnya mahakarya Arsitektur Jerman pada bangunan Warrenhuis ataupun, gedung Tembakau Deli serta beberapa bangunan lainnya. Cara ini adalah tindakan mengusur memori kolektif masa lampau. Akibatnya, dimasa yang akan datang, identitas kota Medan yang dibangun oleh perkebunan  menjadi hilang.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengingat kembali memori keolektif itu seperti  DHD 45 dengan cara membuatkan batu bertulis terhadap bangunan dan kawasan yang dianggap penting pada peristiwa 42-49 silam. Namun, batu bertulis itu sering hilang dan entah kemana rimbanya pada saat ada kepentingan yang harus dijalankan. Demikian pula pencatatan riwayat bangunan bersejarah seperti yang dilakukan oleh Dirk Buiskool dan Lukman Sinar, tetapi, tulisan itu tinggal kenangan yang kurang dapat ditemukan bentuk aslinya. Oleh karena itu, pernyataan Dr Abidin Kusno memang benar bahwa, bangunan, desaign dan infrastruktur yang dibangun di Kota (Medan) dikaitkan dengan kontruksi identitas dan memori kolektif berupa pengalihan, penggusuran dan penghilangan makna sekaligus legitimasi kekuasaan. Kota, tempat dimana pemain bertemu, memori kolektif dibentuk, identitas disandingkan dan dipertandingkan.  Semua itu berfungsi untuk tidak mengingatkan warga pada suatu memori kolektif  peristiwa dimasa lampau, tetapi  juga untuk menghapus atau mengubah suatu memori kolektif sesuai dengan kepentingan  yang sedang berkuasa. Agaknya, memori kolektif warga kota berdasarkan ruang publik yang ada ingin dibentuk dengan suatu tujuan yakni meninggalkan masa lampaunya dan mengejar memori baru yaitu memori dan identitas urban yang dinyatakan lebih bermartabat. Lantas, pertanyaanya adalah apa yang hendak dicapai dengan pencaharian memori kolektif seperti itu, bukankah  tindakan itu justru menghantarkan warga kota menjadi penonton dinegerinya sendiri (?).

Oleh:
Erond L. Damanik, M.Si

Peneliti di Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan

Iklan

1 Komentar

  1. kalo mau dibuat ruang publik di medan kayaknya di jalan apa yang bagus ya? pk


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s