AHAP: ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN SIMALUNGUN

  1. Pengantar

Otonomi daerah merupakan implikasi gagasan berupa pendelegasian kekuaasaan (power of delegation) pelimpahan wewenang (authority) kepada penguasa (kepala) daerah untuk membangun serta mengembangkan potensi wilayahnya secara bijak. Meskipun realisasinya tergolong relative baru, sehingga ia banyak diperdebatkan, ditantang dan digugat karena adanya kekhawatiran timbulnya small kingdoms sebagai penguasa daerah yang otonom, namun presensinya itu patut disambut hangat karena disamping lebih dapat mengetahui kebutuhan daerahnya, juga memungkinkan kepada penguasa setempat untuk membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan potensinya yang disesuaikan dengan arah dan sasaran pembangunan nasional (national development) yang diterjemahkan kedalam pembangunan teritorial dan manusianya.

Dalam kerangka negara bangsa (nation state) yang tertata secara majemuk (polyethnic), maka pendelegasian wewenang secara luas kepada kepala-kepala daerah menjadi mungkin dilakukan. Hal ini tentu saja berpotensi mengingat ketiadaan model atau pola pembangunan yang dapat diseragamkan disetiap wilayah. Oleh karena itu,  otonomi daerah dapat dijadikan sebagai langkah awal menuju percepatan pembangunan territorial (teritorical development acceleration) maupun pengembangan sumber daya manusia (human resources empowerment). Itu berarti, pembangunan dalam perspektif otonomi daerah terfokus pada dua hal yakni: 1) mengembangkan pembangunan wilayah yang menyangkut sarana dan prasarana dan 2) pembangunan yang mengarah pada pengembangan sumberdaya manusia.

Pembangunan dalam perspektif otonomi ini dapat dinyatakan berhasil apabila mampu mengembangkan berbagai potensi daerah serta manusianya menuju kehidupan social yang sejahtera yakni adanya maksimasi taraf ekonomi, gizi dan kesehatan, pendidikan, partisipasi politik, kesempatan kerja, social budaya maupun agama. Keberhasilan ini dapat dicapai apabila ada korespondensi serta kongruensi antara masyarakat dengan pemerintah, dimana pemerintah memiliki keseriusan untuk menggerakkan roda pembangunan yang selaras dengan kebutuhan sementara masyarakat memiliki kemauan  untuk berubah. Oleh karena itu terdapat sinkronisasi tujuan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam situasi otonomi daerah maka salah satu pertimbangan mendasar dalam pembangunan itu adalah bagaimana memadukan aspek social budaya dengan pembangunan yang dijalankan, karena bagaimanapun juga, pembangunan itu pasti mengikuti pola-pola perkembangan social budaya yang ada pada masyarakat setempat. Dalam kondisi yang demikian itu, tidak menjadi mustahil apabila pembangunan yang dijalankan dengan tidak mengikuti perkembangan social budaya akan melahirkan pembangunan yang berbuah sengketa. Sejalan dengan itu, untuk keperluan makalah ini maka social budaya diartikan sebagai bagian dari berbagai segi kehidupan manusia atau masyarakat. Segi kehidupan social  dan kebudayaan itu mengandung makna yang beraneka ragam dan tergantung dari sudut mana seseorang memandangnya.  Dalam terminologi pembangunan, maka sosial budaya yang dimaksud bukan semata-mata menyoal tentang upaya pelestarian aspek sosial budaya tetapi yang terpenting adalah  peranan atau pengaruhnya dalam pembentukan  sikap mental dan pola tingkah laku masyarakatnya. Sikap mental dan pola tingkah laku ini dianggap memainkan peranan penting dalam proses pembangunan dirinya yang pada giliranya akan memancarkan pembangunan masyarakat.

2. Etos Pembangunan dalam Sosial Budaya Simalungun

Sebelum terjadinya peristiwa berdarah pada tahun 1946, maka hampir keseluruhan etnis yang ada di wilayah Simalungun menyatukan diri (to be a melting pot) dengan etnis  Simalungun.  Hal ini tentu saja dilakukan melihat berbagai potensi dan kenyamanan yang diperoleh bila mereka mencoba mengaku dan berprilaku layaknya sebagai orang Simalungun. Lagipula, sistem pemerintahan ’kerajaan’ yang ada pada saat  telah menutup ruang gerak perkembangan etnis lain bila tidak mendapat konsesi dari pihak kolonial.  Dengan cara demikian, etnis lain yang berada di kawasan ini, dengan seizin pihak penguasa aristokrasi dan kolonial mendapat kemudahan dalam melakukan aktifitasnya. Demikianlah orang Batak Toba, Mandailing, China, Jawa dan Keling masuk kedaerah ini sebagai dampak dari culturgebiet Belanda mencoba melebur kedalam identitas etnis Simalungun.

Namun, pada tahun 1946, terjadi sebuah malapetaka, dimana kerajaan Simalungun menjadi punah selamanya. Raja dan kerabat dibunuh oleh gerakan yang merasa tidak puas dengan keadaan pada saat itu dimana golongan raja mendapat hak-hak privat yang istimewa terutama yang diuntungkan dengan landrente. Dengan malapetaka itu, identitas kesukuan yang tadinya menyatu kedalam etnis Simalungun kembali memudar (away from melting pot) kedalam bentuk-bentuk semula sesuai dengan identitas etnisnya masing-masing  Proses desimalungunisasi seperti ini telah memungkinkan berkembangnya identitas kesukuan  berupa penguatan kembali identitasnya.

Memahami fenomena  segregasi yang terjadi pada tatanan etnisnya, maka masyarakat Simalungun yang mengalami stagnasi pada kurun waktu 40-an tersebut, dimana rumah bolon sebagai simbol kejayaan mereka menjadi punah, seolah-olah orang Simalungun menjadi kehilangan kendali. Setiap etnis secara bebas mengembangkan tatanan etnisnya masing-masing, sementara mereka melihat  dan menyaksikan kawasan mereka dikapling-kapling secara leluasa. Tanah mereka banyak yang jatuh kepada etnis lain dan hampir dari separuh wilayahnya dikuasai oleh etnis lain seperti di Simalungun bagian hataran (Timur).

Setelah periode itu, masyarakat Simalungun menjadi lebih terbuka. Mereka tidak lagi mengedepankan identitas kesukuan mereka pada ikatan-ikatan primordial, namun cenderung membuka diri terhadap etnis lain. Keadaan ini telah mengilhami lahirnya masyarakat Neo Simalungun yang didasarkan pada ikatan kesukuan yang tidak semata-mata bersumber pada ikatan primordial. Sumber identitas itu adalah moralitas agama dan sosialbudaya yakni berupa etika kehidupan bersama (common life) yang universal.  Ia adalah semacam norma yang menjadi energi potensial dalam membina suasana keetnikan berlandaskan berbagai identitas, baik agama, budaya maupun etnis yang bila dikembangkan sedemikian rupa akan dapat menjembatani berbagai ikatan-ikatan primordial ataupun sejumlah perbedaan etnisitas, religiositas maupun sosiakultural lainnya.  Dalam masyarakat Simalungun, moralitas itu adalah  ahap atau sense of belonging yakni identitas yang tidak memandang  identitas yang melekat pada individu masing-masing anggota kelompok etnik Simalungun.  Keadaan ini justru lebih dapat menumbuhkan  solidaritas bersama (common solidarity) maupun kesadaran bersama (common consciousness) yang sangat berguna dalam keberlangsungan tatanan sosial.

”Ahap” bersifat terbuka bagi siapa saja yang berkeinginan untuk membangun komunitas dan wilayah Simalungun. Dengan demikian, marahap Simalungun mengandung pengertian  yakni memiliki niat untuk mengembangkan atau need for achievement berbagai sumber dan potensi daerah serta sumber daya yang ada padanya.  Dengan adanya moralitas yang demikian itu akan dapat menjembatani berbagai identitas yang sedang dan terus berkembang dimana orang Simalungun tampil sebagai tuan rumah yang lebih terbuka (eksklusif) dan responsif.  Inilah yang dimaksud dengan masyarakat ’Neo Simalungun” yang komposisi etnisnya terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama dan sosiokultur yang berbeda yang hidup dan berkembang dalam kesetiakawanan serta kesadaran bersama (common solidarity and counsciusness) yang terjaga seutuhnya serta menjadikanya sebagai kelompok yang solider dan toleran yang dapat berkoeksistensi satu sama lain. Justru dengan begitu, kemajemukan dan perbedaan yang ada dapat direspon dengan baik dan teratur.

Pada masyarakat Simalungun, moralitas yang demikian itu didukung oleh adanya etos kerja yaitu ”sapangambei manoktok hitei” (bersama mencapai tujuan)  yang dapat dicapai  melalui ’haroan bolon” (gotong royong). Jadi, dari segi  sosial budaya, orang Simalungun memiliki potensi kemajuan etnisnya yang tergambar dalam cukilan falsafah diatas. Hanya saja, dalam perkembangan selanjutnya, tentu saja ”haroan bolon” yang dimaksud bukan semata-mata merupakan kerjasama seperti dalam membangun sebuah padepokan ataupun istana, namun lebih menjurus pada  adanya pengembangan diri yakni adanya upaya untuk memperbaiki keadaan diri lepas pribadi.  Jika  upaya ini berhasil, dimana setiap orang melakukan perubahan dan pembenahan dalam diri lepas pribadi maka keadaan ini menjadi prakondisi ataupun prasyarat dalam perkembangan masyarakat dan wilayahnya.

Dengan demikian,  bukan semata-mata menuntut kepada orang lain termasuk pemerintah untuk mengembangkan diri pribadi, tetapi lebih mengupayakan adanya perubahan pada diri sendiri. Perubahan yang terjadi pada anggota masyarakat itu, akan dapat menopang perkembangan wilayah dimana muncul suatu persepsi  yang up to date terhadap berbagai persolan yang dihadapi. Lagi pula, sudah saatnya bagi kita untuk tidak mengedepankan ikatan primordial  yang justru dapat membahayakan identitas kesukuan itu sendiri sehingga menghambat pembangunan diri dan masyarakat.  Justru yang harus dilakukan pada masa kini adalah bagaimana upaya yang dapat ditempuh untuk merangkul seluruh elemen  masyarakat yang ada dengan tanpa melihat latarbelakangnya untuk mempercepat pembangunan masyarakat dan wilayah Simalungun.

Orang Simalungun tidak perlu takut  dan khawatir akan tersisih sosial budayanya tak kala bersaing dengan etnis lainnya. Justru yang harus dilakukan adalah adanya motivasi  dan implikasi untuk mengembangkan diri sendiri. Sejalan dengan adanya perubahan dalam diri pribadi orang Simalungun itu, maka identitas sosial budayanyapun  akan tetap terjaga. Niscaya tanpa adanya perubahan dalam diri pribadi, justru akan dapat membuat identitas sosiokultural itu stagnan dan uncivilized. Jadi, urgensi aspek sosial budaya dalam pembangunan adalah adanya semacam  etos kerja yang muncul  sebagai landasan   sekaligus sebagai daya dorong perubahan bagi individu. Selanjutnya, perubahan yang  terjadi tersebut akan mendorong lahirnya perubahan yang lebih besar dalam skala yang lebih luas yaitu masyarakat dan kawasan teritorialnya.

  1. Penutup

Pentingnya kajian sosial budaya dalam pembangunan adalah: 1)  unsur-unsur budaya mempunyai legitimasi tridisional dimata orang-orang yang menjadi sasaran program pembangunan, 2)  unsur-unsur sosial budaya merupakan  bentuk komunikasi yang paling berharga dari penduduk setempat dan 3)  unsur sosial budaya mempunyai aneka ragam fungsi baik yang terujud maupun terpendam yang sering menjadikannya sebagai sarana yang paling berguna untuk perubahan.

Sejalan dengan itu,  dalam perspektif otonomi daerah, maka penguasa daerah (Pemda) diberikan wewenang untuk mengatur, membangun dan  menfasilitasi sejumlah perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan teritorialnya. Melalui otonomi daerah, juga dimungkinkan percepatan pembangunan wilayah akan semakin cepat dicapai, karena dalam situasi seperti itu, pemerintah setempat dapat menjadi fasilitator dan transformator dalam  membangun wilayahnya.  Disamping itu, dengan otonomi daerah juga  diharapkan segala potensi daerah dapat dimaksimalkan. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana suatu masyarakat atau individu merespon perubahan itu.

Oleh karenanya, sebelum beranjak ke dalam pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintah (daerah), maka terlebih dahulu ada perubahan yang bersumber dari individu anggota masyarakat. Perubahan itu dapat tercapai apabila dalam masyarakat terdapat nilai-nilai yang mampu membangkitkan jiwa masyarakatnya, yang tidak memandang backgroundnya.  Oleh karena itu,  kepedulian bersama (ahap) yang menyatu pada jiwa ”sapangambei manoktok hitei” melalui ”haroan bolon” adalah salah satu implikasi dalam menyukseskan pembangunan Simalungun dalam perspektif otonomi daerah. Sudah barang tentu, kelancaran pembangunan Simalungun merupakan tanggungjawab orang Simalungun itu sendiri yaitu bagaimana ia mampu memberikan  kontribusi nyata dalam membangun manusia dan teritorialnya. Sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator pada berbagai hambatan yang ditemui oleh masyarakatnya. Dengan cara itu maka kita dapat berharap bahwa  otonomi daerah akan memberikan kontribusi langsung pada pembangunan masyarakat dan kawasan Simalungun.

Penulis:
Erond L. Damanik, M.Si

Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan.

4 Komentar

  1. Yth. Bapa Erond L Damanik.
    Tulisan Bapa dibawa ini :
    ………Namun, pada tahun 1946, terjadi sebuah malapetaka, dimana kerajaan Simalungun menjadi punah selamanya. Raja dan kerabat dibunuh oleh gerakan yang merasa tidak puas dengan keadaan pada saat itu dimana golongan raja mendapat hak-hak privat yang istimewa terutama yang diuntungkan dengan landrente. Dengan malapetaka itu, identitas kesukuan yang tadinya menyatu kedalam etnis Simalungun kembali memudar (away from melting pot) kedalam bentuk-bentuk semula sesuai dengan identitas etnisnya masing-masing Proses desimalungunisasi seperti ini telah memungkinkan berkembangnya identitas kesukuan berupa penguatan kembali identitasnya……….

    Mohon penelitian lebih lanjut, kenapa terjadi malapetaka ini.
    Terima kasih . Hormat kami

    • Dear Bp Parlin Damanik yang terhormat.

      Untuk menjawab pertanyaan bapak, untuk sementara waktu tidak perlu saya jawab lagi, karena alasan dan motifnya sudah jelas. Pada saat itu, terjadi amukan massa yang deras yang menuntut dihapusnya sistem swapraja di wilayah Melayu, Karo dan Simalungun berikut di Aceh. Untuk lebih lanjut, bisa dibaca di buku Antony Reid, 1992. The Blood of the People. Revolution and the end of Traditional Rule in Northen Sumatra. Jakarta: Sinar Harapan.

      Saya sendiri tidak bermaksud untuk meneliti motif itu, tapi lebih kepada dampak yang ditimbulkan di Simalungun. Soal ini belum banyak ditulis dan diteliti.

      Regards

      Er

  2. good luck pak …eron

  3. good luck pak …eron

    balas


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s