Puing-puing Villa Kembar, Bangunan Bersejarah di Kota Medan

Drs. Restu, MS (Dekan FIS-Unimed) didampingi oleh Dra. Sri Hartini, M.Si (kepala Museum Sumut) dan Dr. Ichwan Azhari, MS Kepala Pussis Unimed membuka Pameran Pers Zaman Kolonial di Sumut, tahun 2007

Rektor Universitas Negeri Medan bersama dengan Dekan FIS Unimed didampingi oleh Kepala Pusiss-Unimed sedang Mengamati Peta Perencanaan Kota Medan Tahun 1913

Wisata Sejarah di Kota Cina Medan Marelan

Prof. Dr. Wolfgang Marchell (universitas Bern Swiss) di Unimed

SUMATRA UTARA DALAM LINTASAN SEJARAH (Uniformitas Pemerintahan dalam Keanekaan Masyarakat)

Sejarah diteliti ketika pertanyaan telah dirumuskan. Sejarah ditulis ketika ’berita pikiran’ ingin disampaikan. Sejarah tidaklah sekedar alat untuk menyimpan ingatan sosial tentang masa lalu. Pasti pula sejarah bukan alat untuk mengelus-elus kebanggan akan hari lampau. Sejarah diteliti dan ditulis untuk direnungkan, karena ia adalah alat perbandingan bagi kita hari kini dan pemberi peringatan dalam melangkah ke hari depan. Dengan kata lain, sejarah ditulis adalah sebagai wahana untuk mendapatkan kearifan bagi hari kini dan nanti.

……..Tetapi lebih dari itu, pendatang…yang dipaksa bekerja di perkebunan dalam ikatan Poenale Sanctie tuan-tuan perkebunan (planters) yang didukung pemerintah kolonial, memberikan duka cerita, yang sangat mengenaskan cita-kemanusiaan.

Salah satu pemeo yang popular di kalangan wartawan luar negeri yang pernah bertugas di Indonesia di tahun 1950-an ialah bahwa Indonesia adalah ’syorga para ahli antropologi, tetapi mimpi yang menakutkan para administrator’. Walaupun hanya pemeo yang dikatakan dalam nada senda gurau, tak pula ada yang dapat membantah ketetapan ungkapan ini. Kompleksitas dari keragaman kehidupan masyarakat adalah sasaran penelitian yang sejak lama digeluti oleh para ahli antropologi (Antropologist), tetapi kemajemukan yang kompleks ini pulalah yang menyebabkan seorang administrator pemerintah tak bisa tidur nyenyak. Bukankah keseragaman adalah hal yang paling diinginkan dalam menjalankan pemerintahan?. Jika semua sudah seragam, sebuah instruksi sederhana akan cukup untuk menggerakkan aparatur pemerintahan untuk berbuat. Kalau semua telah seirama maka apapun  peraturan yang dikeluarkan akan ditafsirkan masyarakat dengan seirama pula. Sayangnya, kemungkinan ini dalam kenyataan hanyalah impian belaka. Kemajemukan dan keragaman adalah realitas sosial yang tak terhindarkan, apapun corak kebijaksanaan dan betapapun keras usaha untuk membuat semua itu seragam. Keragaman lama mungkin bisa dihilangkan, namun kemajemukan baru tak bisa terbendung.

Keragaman dan kemajemukan adalah kharakteristk utama dari Sumatra Utara. Tak ada satu propinsi pun di tanah air kita yang dapat menandingi tingkat kompleksitas dan corak keragaman dan kemajemukan propinsi ini. Bahkan dengan melupakan untuk sementara kemajemukan yang bersifat vertikal, yang ditentukan oleh tingkat-tingkat kelas ekonomi dan status sosial, tak ada aspek pembeda sosial yang tak beragam di Sumatra Utara. Demikian kompleksnya sehingga siapapun tak bisa merasa pasti untuk menentukan keragaman mana yang merupakan aspek yang paling strategis dan karena itu tentu saja, juga paling sensitif, perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan politik dan pemerintahan.

Lihat saja yang paling tampak, agama dan etnisitas. Betapa kompleksnya keragaman dan kemajemukan yang terdapat di propinsi ini. Di samping perbedaan yang bersifat eksternal—yang satu berbeda jelas dengan yang lain—perbedaan internal dari masing-masing agama dan etnisitas pun tak kurang pentingnya, malah jarang, lebih bersifat sensitif. Meskipun Islam dan Kristen merupakan agama yang paling banyak penganutnya, namun praktis semua agama yang diakui pemerintah cukup berpengaruh di Sumatra Utara. Bahkan juga ’agama’ (dalam pengertian akademis) yang tidak dianggap agama (dalam pengertian resmi) masih berpengaruh di sebagian kelompok etnis tertentu. Perbedaan internal agama-agama bisa dilihat antara lain, jika dikalangan Islam, pernah terdapat perbedaan orientasi keagamaan Muhammadiyah, dengan Al Wasliyah, umpamanya, atau dikalangan Kristen, antara mereka yang tergabung dalam Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan yang bukan. Dan begitu selanjutnya. Betapa kompleksnya masalah keragaman agama ini jadinya kalau diingat pula bahwa tak jarang hal ini berdempetan (embedded) pula dengan kemajemukan etnis dan bahkan subetnis.

Keragaman dan kemajemukan diatas bolehlah dianggap sebagai bagian dari proses perubahan sosial, ketika mobilitas geografis dan sosial telah terjadi dan di saat komunitas-komunitas, yang dulunya terpencar-pencar, kini telah dijadikan ke dalam suatu sistem administrasi pemerintahan. Hal-hal ini pada tingkat berbeda-beda juga dapat ditemukan di daerah lain. Namun kompleksitas kemajemukan Sumatra Utara juga dipersulit oleh adanya berbagai tradisi politik yang masih berpengaruh. Meskipun perwujudan struktural dari tradisi itu telah digantikan oleh sistem pemerintahan modern negara nasional, namun asumsi yang mendasari tradisi politik itu masih merupakan bagian dari irama kehidupan politik lokal.

Salah satu mitos sejarah yang hidup dikalangan pejabat kolonial dan ironisnya juga diterima oleh pemimpin pergerakan kebangsaan dan bahkan sampai kini dibelai-belai oleh pejabat pemerintahan kita dan buku-buku pelajaran sejarah, ialah bahwa Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial selama ”350 tahun”. Mungkin kini mitos ini masih diperlukan untuk kampanye politik, kalau masih dianggap pantas dari sudut perkembangan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Tetapi cobalah lihat kenyataan sejarah yang sesungguhnya. Di Sumatra Utara saja, kita bisa melihat betapa beragamnya sejarah kolonialisme yang dialami berbagai daerah. Natal dan Mandailing telah berada dibawah kekuasaan Belanda pada tahun 1832, tanah Batak Toba diduduki sejak 1907,  Simalungun barulah bertekuk lutut pada tahun 1907. Sedangkan kesultanan Deli telah memberikan konsesi pada pengusaha perkebunan di tahun 1860-an. Jadi diperlukan waktu tiga perempat abad untuk menjadikan seluruh daerah yang kini merupakan propinsi Sumatra Utara berada dibawah kekuasaan Belanda dan dalam masa itu pula suatu corak keragaman baru diperkenakan pula—sistem eksploitasi perkebunan modern di tengah-tengah sistem pertanian tradisional. Dua corak ekonomi inilah yang menyebabkan munculnya teori yang terkenal dari seorang ahli ekonomi-sosiologi Belanda, Boeke, tentang ’dual economy’ atau ’ekonomi ganda’ yang satu yang modern, yang lain yang tradisional, dan keduanya saling terpisah dan berbeda.

Perbedaan pengalaman sejarah dalam berhadapan dengan kekuasaan kolonial, seperti yang dialami oleh sumatra Utara, penting juga diperhatikan. Karena pemerintahan tak langsung (indirect) yang dijalankan oleh pemerintah kolonial belanda menyebabkannya bersandar pada sistem kekuasaan tradisional. Di atas struktur kekuasaan tradisional inilah pemerintahan Belanda menenmpatkan dirinya dan memperkenalkan sistem pememrintahan dan birokrasi yang seragam. Tetapi dengan begini, maka keragaman tradisional pun terus berlanjut. Uniformitas hanya terjadi pada lapisan atas dan pada sistem pengambilan keputusan kolonial. Modernisasi sistem pemerintahan cuma dilakukan pada lapis atas saja. Bahkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan pada umumnya mengikuti batas-batas kekuasaan tradisional.

Hanyalah di Sumatra Utara pula terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara berbagai sistem pemerintahan tradisional tersebut. Kerajaan-kerajaan maritim dan sungai diwilayah yang dulu, dizaman kolonial, disebut keresidenan Sumatra Timur mungkin saja tak pernah berhasil melahirkan sebuah pemegang hegemoni—seperti tampilnya Mataram di Jawa atau Johor-Riau di seberang selat Malaka—tetapi jelas tradisi politik dan struktur kekuasaan dari raja-raja kecil yang sibuk berperang sesama mereka ini bercorak Islam-Melayu.  Lebih daripada itu, mereka pun terikat pula dalam hubungan negara-pertuanan yang tak pernah stabil dengan kerajaan atau kesultanan Islam Melayu yang lain. Kerajaan-kerajaan sungai dan maritim inipun tak lepas dari irama ’persekutuan’ dan ’perseteruan’ yang selalau bergantian yang sekarang ’seteru’ nanti akan jadi  ’sekutu’ dan sebaliknya. Tradisi politik Islam-melayu, yang tak pernah stabil ini, menempatkan raja sebagai bayangan Allah di bumi, dan secara ideal menentukan perbuatan ’adil’ sebagai landasan legitimasi dari kelanjutan kekuasaan. Namun begitu, tradisi politik inipun secara ideologis mengatakan pula bahwa hukuman bagi raja yang zalim hanya mungkin dijalankan oleh Allah, bukan oleh rakyat yang dizalimi. Maka, bisalah dipahami betapa sangat pribadi gaya tradisi politik ini—semua tergantung pada raja. Yang adil yang disembah, yang tak adil disanggah, dengan menjauhinya dan menghambakan diri kepada yang lain.

Tetapi ini barulah salah satu corak dari tradisi politik di Sumatra Utara. Pengaturan status sosial yang teratur rapi secara hierarkhis, seperti kerajaan-kerajaan di Sumatra Timur, tak terdapat di waliyah lain. Toba, Mandailing, Dairi dan daerah lain tak ubahnya dengan mozaik dari kerajaan-kerajaan desa merdeka. Dengan sistem status sosial yang hanya berlaku pada wilayah masing-masing, ikatan antara kerajaan-kerajaan desa ini hanya dimungkinkan oleh kesamaan nenek moyang, yang patriarkhal dan dilembagakan dalam ’marga’ atau pada pengakuan akan kesaktian seorang raja-pendeta. Namun dengan masuknya Islam dan menyebarnya Kristen, bukan saja perbedaan agama yang muncul,  kemungkinan kesatuan kekuasaan yang diberikan oleg raja pendetapun diakhiri pula. Bahkan, kedua agama ini, dengan kelmbagaan masing-masing, dan tak kurang pentingnya, tingkat intensitas pergaulan budaya dengan kekuasaan kolonial yang berbeda-beda, membentuk pula harapan-harapan dan asumsi politik yang berlainan pula. Menjelang akhir dasawarsa pertama abad 20, Batak Toba, lewat pendidikan yang diselenggarakan oleh gereja-gereja, telah merupakan suku bangsa yang menikmati pendidikan ’modern’ yang paling merata. Sedangkan Mandiling, lebih membina pendidikan islam, sehingga ’sekolah raja’ (sekolah guru rendah), yang sempat didirikan di Padang Sidempuan pun harus ditutup menjelang akhir abad 10. tetapi Mandailing sejak awal abad 20 merupakan bagian integral dari pergerakan keagamaan dan politik yang berpusat di Padang dan Padang Panjang (Sumatra Barat).

Keragaman pun Sumatra Utara makin berlanjut dengan dimasukkannya Nias, salah sebuah pulau terbebas di gugusan Barat pulau Sumatra, ke dalam propinsi ini. Dengan tradisi politik segmental dan kesatuan etnisitas serta bahasa yang berbeda dari yang berada di pulau Sumatra, Nias memang memperindah mozaik budaya Sumatra Utara, tetapi sekaligus juga menambah kompleksitas dari keragamannya.

Di atas telah dikatakan bahwa, seperti halnya dengan propinsi lain, Sumatra Utara juga mengalami mobilitas geografis. Tetapi juga dalam hal ini kompleksitas propinsi ini jauh lebih tinggi. Langsung ataupun tidak setiap mobilitas geografis adalah peristiwa sosial yang bisa dikaitkan dengan dorongan ekonomis dan juga, pada taraf yang mungkin lebih rendah, kultural dan politik. Tetapi kalau kedudukan dan perilaku migran di tempat baru mereka dipakai sebagai landasan untuk menentukan karakter dari perpindahan itu, maka mobilitas geografis itu bisa juga dibedakan antara—yang untuk mudahnya disebut saja—politis dan ekonomis. Yang pertama, lebih awal terjadi, sedangkan yang kedua, dimungkinkan sebagai akibat dibukanya wilayah ini, khususya daerah yang dulu bernama Sumatra Timur, sebagai pusat ekonomi perkebunan. Yang pertama menjadi bagian dari atau membentuk elit politik bari di daerah yang mereka tempati, sedangkan yang kedua, dalam jumlah yang lebih besar, sampai dengan terbentuknya negara nasional, tetap berada di luar sistem politik tempatan.

Mobilitas geografis yang bercorak ’politis’ dalam arti di daerah tempatan yang baru terlibat dalam proses politik—adalah bagian dari unsur dinamis dari sistem politik tradisional. Di tengah ketidakstabilan hubungan antar pusat-pusat kekuasaan, yang selalu terlibat dalam perseteruan dan persekutuan yang selalu bergantian sistem. Sistem politik tradisional juga sangat terbuka bagi masuknya unsur ’asing’. Di samping itu, wilayah yang luas dan penduduk yang jarang juga memberi kesempatan bagi berdirinya pusat-pusat kekuasaan baru. Hal pertama umpamanya dialami oleh perantau Minangkabau/Pagaruyung yang mendapat tempat dalam sistem kekuasaan di beberapa kerajaan Sumatra Timur, sedangkan yang kedua adalah pantulan dari pencarian: ’harajaon’ Batak, Barus yang namanya telah dikenal sejak zaman purbakala dan mungkin sekali kota kelahiran puzangga dan mistikus Islam abad 17 yang sangat terkenal, Hamzah Fansuri, adalah kerajaan kembar, Hilir dan Hulu, yang satu berunsur Minangkabau dan yang lain Batak. Keduanya berdampingan dan keduanya bersaingan.

Merantau ke Deli adalah salah satu roman Buya Hamka yang terkenal. Roman ini mengisahkan pergulatan nasip perantau Minangkabau di Deli, negeri yang menjanjikan kehidupan ekonomi yang baik. Kendatipun jumlah perantau Minang ke Tanah Deli cukup tinggi, namun sebagai gejala sosial, jumlah dan dampak kehadiran mereka jauh di bawah migran China dan, apalagi migran Jawa. Pendatang China dan Jawa datang dalam jumlah yang besar, secara bergelombang-gelombang. Kedatangnnya yang ’disponsori’ oleh perkebunan ini bukan saja mempengaruhi perkembangan ekonomi, tetapi juga secara drastis  merubah komposisi penduduk. Jumlah kedua golongan pendatang ini akhirnya mengalahkan jumlah penduduk asli tanah Deli. Tetapi lebih dari itu, pendatang dari Jawa yang dipaksa bekerja di perkebunan dalam ikatan Poenale Sanctie tuan-tuan perkebunan (planters) yang didukung pemerintah kolonial, memberikan duka cerita, yang sangat mengenaskan cita-kemanusiaan.  Duka cerita yang menghasilkan Millioenen uit Deli, jutaan Gulden keuntungan bagi para tuan perkebunan, tidak saja akhirnya menimbulkan protes Amerika Serikat, yang baru terlepas dari  ’perang saudara’ dan tak mau membeli tembakau ’hasil perbudakan’, tetapi juga menyebabkan terjadinya revisi terhadap politik kolonial Belanda. Dengan begini, maka perkebunan di Deli langsung ataupun tidak mempengaruhi sejarah kolonialisme Belanda dan sekaligus juga irama pertumbuhan semangat nasionalisme Indonesia.

Apakah arti semua keragaman ini?. Sejarah sosial politik akan bisa menguraikan betapa  pluralitas  dari keragaman ini berintegrasi, terlibat dalam konflik, atau menemukan titik-titik pertemuan sehingga menghasilkan corak komunitas politik yang sama-sama dimiliki. Studi sejarah ini akan dapat memperlihatkan betapa kelengahan dalam menjaga tnggak-tonggak yang memungkinkan berbagai unsur dari keragaman ini mentolelir kehadiran masing-masing akhirya dapat melahirkan malapateka sosial yang teramat dahsyat-revolusi sosial terjadi. Tetapi bagaimanakah kalau keragaman dan kemajemukan, yang perlu juga diingat, saling mempengaruhi ini, kalau ditinjau dari sudut sejarah pemerintahan?

Sejarah diteliti ketika pertanyaan telah dirumuskan. Sejarah ditulis ketika ’berita pikiran’ ingin disampaikan. Maka, sejarah pemerintahan dapatlah dianggap sebagai usaha untuk memahami berbagai corak usaha dan tahan serta tingkat pelaksanaan usaha untuk mengatasi kompleksitas kemajemukan dan keragaman sehingga dapat ’ diatur’ secara rasional, sistemik dan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, sejarah pemerintahan ialah usaha untuk memahami bagaimana ’keharusan akan serba-keteraturan dan keseragaman yang rasional’—sebagaimana halnya setiap birokrasi mewujudkan dirinya dalam kemajemukan yang mengingkari segala keteraturan-keteraturan dan keseragaman itu. Bagaimanakah pusat-pusat kerajaan tradisional, yang semula saling merdeka dan saling bersaingan, harus diatur dalam suatu sistem administrasi yang sama?. Bagaimanakah suku-suku bangsa dan penganut agama yang berbeda-beda dapat dibawa kedalam suatu komunitas politik yang sama dan dalam sistem administrasi pemerintahan yang juga tak berbeda?.

Salah satu pelajaran yang bisa dipetik dari sejarah politik dan pemerintahan ialah bahwa nasionalisme barulah landasan yang paling awal dari legitimasi pemerintahan nasional. Kesamaan idiologi politik hanyalah tahap selanjutnya. Keduanya penting, tetapi jauh daripada memadai. Ketika legitimasi kekuasaan akan diwujudkan dalam kehidupan sosial–liwat peraturan perundangan dan sebagainya—maka berbagai unsur keragaman sosial haruslah juga diperhitungkan dengan saksama. Keragaman tradisional dan horizontal mungkin—betapun kecilnya kemungkinan ini—lambat laun akan berkurang perannya dalam merumuskan aspirasi dan asumsi politik, tetapi corak keragaman baru dan yang  vertikal akan semakin berperan. Karena inilah sejarah pemerintahan semakin penting sebagai bahan perbandingan. Bagaimanakah dalam perjalanan sejarah berbagai kemajemukan dan keragaman dapat dinetralisir agar kesatuan adminsitratif berjalan lancar, stabilitas sosial terjamin dan dinamika masyarakat terus mengalir?. Kalau ada suatu prediksi yang akan bisa diberikan terhadap masa depan bangsa, maka prediksi itu ialah bahwa betapapun keharusan keseragaman akan dikenakan, corak keragaman baru tak akan terelakkan.

Sejarah di Sumatra Utara memperlihatkan berbagai macam keragaman yang disinggung diatas dan dengan panjang lebar dan mengutarakan juga tahap-tahap konsolidasi kekuasaan serta penyeragaman adminstrasi pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan modern—mula-mula pemerintahan kolonial, yang menjalankan serba tanggung dan kemudian oleh pemerintahan Republik Indonesia. Kisah-kisah sejarah yang terjadi di Sumatra Utara dapat dipakai sebagai bandingan pengalaman dalam menjalankan politik pemerintahan yang kini sedang dijalankan. Peristiwa-peristiwa politik lokal terjadi akhir-akhir ini di tanah air, tak terkecuali di Sumatra Utara, makin menjelaskan pada kita betap perlunya kita menyadari dengan baik berbagai corak dinamika yang bisa dihasilkan, atau diakibatkan oleh perbenturan dari bermacam unsur kemajemukan, yang lama ataupun yang baru, dengan keharusan akan keseragaman yang terpusat.

Sejarah tidaklah sekedar alat untuk menyimpan ingatan sosial tentang masa lalu. Pasti pula sejarah bukan alat untuk mengelus-elus kebanggan akan hari lampau. Sejarah diteliti dan ditulis untuk direnungkan, karena ia adalah alat perbandingan bagi kita hari kini dan pemberi peringatan dalam melangkah ke hari depan. Dengan kata lain, sejarah ditulis adalah sebagai wahana untuk mendapatkan kearifan bagi hari kini dan nanti.

Prof. Dr. Taufik Abdullah
Ahli Peneliti Utama, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta.

Kata Pengantar dalam buku: Sumatra Utara Dalam Lintasan Sejarah. Pempropsu, 1995


Diupload oleh:
Erond L. Damanik, M.Si.
Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan

“TUANKU SULAIMAN SHARIFUL ALAMSHAH WIRA MELAYU : SIKAP CIVIL DISOBEDIENCE TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA”

A. Situasi Kerajaan Serdang Sebelum Masa Pemerintahan Sultan Sulaiman Shariful Alamshah

Ketika masa pemerintahan SULTAN BASHARUDDIN SHAIFUL ALAMSHAH, Kerajaan Serdang kalah dan ditaklukkan Belanda. Beberapa wilayahnya seperti Padang, Bedagai, Percut, Senembah dirampas sebagai hukuman oleh Belanda dengan Akte 3 Oktober 1865.  Sultan Basharuddin mangkat 7 Muharram 1279 H (= Akhir Desember 1880 M). Baginda hanya meninggalkan satu orang putera yang masih berusia 15 tahun, yaitu TENGKU SULAIMAN. Oleh Orang Besar dan rakyat ia segera dirajakan menurut adat “Raja Mangkat, Raja Menanam” sebagai SULTAN SULAIMAN SHARIFUL ALAMSHAH. Semasa masih dibawah umur baginda dipangku oleh RAJA MUDA TENGKU MUSTAFA. Tetapi baginda belum diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda karena antara lain Serdang masih menuntut haknya atas beberapa wilayahnya yang dirampas Belanda tahun 1865 itu. Akhirnya pada tanggal 26 Nopember 1883, Belanda mengembalikan wilayah Denai dan sebahagian besar dari Senembah kepada Serdang. Setelah dewasa barulah pada tanggal 29-1-1887 Baginda diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai Sultan Serdang yang ke-V.  Baginda terpaksa tunduk kepada Belanda tetapi dengan syarat agar dalam Politik Kontrak, Belanda tidak ikut campur dalam masalah Adat dan Agama Islam (Pasal 19).

B. Kesejahteraan Didalam Bidang Pendidikan Rakyat

Pada masa pemerintahan baginda didirikan SEKOLAH MELAYU (3 tahun) sejak 1919 di setiap Luhak (Distrik) dimana rakyat Serdang dapat bersekolah secara cuma-cuma.  Di wilayah Serdang Hulu (wilayah yang dihuni etnic Batak Timur dan Karo) dibuka juga Sekolah Pertanian dan Ambachtschool (Sekolah Pertukangan) dan untuk itu disediakan baginda tanah 1000 bahu dengan biaya Fl. 10.000.- Kemudian di Perbaungan didirikan pula sekolah lanjutan berbahasa Belanda “Hollands-Inlandsche School” (6 tahun) ditahun 1923 yang kepala sekolahnya orang Belanda  dimana dipelajari juga Bahasa Belanda dan Inggeris dengan mata pelajaran setara  Sekolah Menengah.  Sejak 1920 Baginda mendorong putera dan puteri Bangsawan Serdang bersekolah. Pada masa itu dimana-mana puteri bangsawan masih “dipingit”, tetapi di Serdang sudah ada kebebasan wanita. Beberapa orang puteri T. Bendahara  Serdang bahkan sekolah ke Betawi, salah seorang puterinya (Tengku Durat) tamat Sekolah Pendidikan Guru.

Putera dan puteri baginda juga diharuskan mengambil les (kursus) bahasa asing dan bermain alat musik barat. Putera-putera Orang Besar disekolahkan ke Batavia dan Bandung untuk mendapat pendidikan sekolah pemerintahan (MOSVIA) sehingga bisa kelak menggantikan kedudukan orang tua  mereka dengan lebih baik lagi. Salah seorang Orang Besar Serdang, Tengku Pangeran Mohd. Hanif (Luhak Perbaungan) pernah mengecap pendidikan di “Penang Free School”. Tidak lupa akan tugas dari Kerajaan Melayu Serdang yang berlandaskan Hukum Syari’ah, bersendikan Al-Qur’an, maka  baginda  selaku khalifatullah fil’ardh juga  mendirikan  Lembaga  Dakwah  “Syairus  Sulaiman”  dipimpin  oleh  Ulama  T. Fachruddin dan Syekh Zainuddin (bekas Mufti Serdang).

Pada tahun 1927 untuk membendung pengaruh ajaran non-Muslim dikeluarkan baginda peraturan agar di sekolah-sekolah yang ada di dalam Kerajaan Serdang diberikan pelajaran agama Islam dengan biaya Kerajaan.

C. Kegiatan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Ekonomi

Baginda  membuka proyek persawahan untuk rakyat di wilayah Luhak Rantau Panjang dengan mengeluarkan biaya $.10.000.- pada tahun 1892, tetapi gagal karena wilayah itu selalu terendam air bah dari sungai Serdang bila musim hujan. Ketika mengadakan tour ke Bali baginda tertarik dengan sistem irigasi persawahan “Subak”. Pada tahun 1909 Baginda mendatangkan pekerja sawah yang berpengalaman dari Kalimantan (orang Banjar dibawah pimpinan Pengulu Adat Haji Mas Demang). Lalu dibukalah Proyek irigasi “Bendang di Perbaungan” seluas 2000 bahu dengan biaya $.1.200.000.- sebagai Konsultannya orang Jepang, Immada. Baginda hanya mengutip sewa yang cukup rendah untuk  biaya administrasi irigasi dan pegawainya dari hasil prosentase padi yang dihasilkan. Proyek ini sangat berhasil dan terkenallah Serdang Lumbung Padi di Residensi Sumatera Timur disamping Siantar. Pada tahun 1918 baginda membuka perkebunan karet “N.V. Midden Serdang Landbouw Mij” di Tg. Purba dimana administraturnya ialah Konsul Swiss di Medan dan asistennya orang Belanda dan Melayu.

Pada tahun 1933 Sultan Sulaiman juga tidak mau kalah menandingi investor Belanda dan asing, dan membuka perkebunan tembakau di “Cinta Kasih” (Kuala Bali) seluas 700 HA. Perusahaan itu pernah memproduksi cerutu dalam kotak yang diberi nama “Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah”. Untuk menunjang kegiatan perekonomian rakyat, baginda mendirikan di Bangun Purba “Bank Batak” (1916). Guna menunjang modal swasembada peternakan rakyat, Baginda melepaskan 400 ekor kerbau di hutan Rencah (Pantai Cermin) dan 80 ekor kerbau di hutan Pantai Labu. Baginda juga menciptakan Peraturan Jaluran Hak Rakyat Tanah Penunggu pada tahun 1922 sehingga dipakai oleh Belanda untuk Kerajaan Langkat, Deli dan lain-lain.

Agar 2000 HA tanah persawahan rakyat dapat terbebas dari banjir maka pada tanggal 8-6-1936 dengan uang sendiri baginda membuat Serdang Kanal sepanjang 7 km dimana Sei.Serdang diluruskan.

D. Kegiatan di Bidang Kesehatan Rakyat

Untuk menjaga kesehatan rakyat maka dipanggil baginda Dr. R.M. Sutomo (Pendiri “Budi Utomo”) untuk menjadi kepala dokter di Kerajaan Serdang (1911-1915). Disetiap Luhak (Distrik) didirikan Klinik Pengobatan rakyat secara cuma-cuma. Untuk penderita sakit kusta kerajaan membiayai rehabilitasinya di rumah sakit Lau Simomo dan Pulau Sicanang. Sejak 1923 telah berdiri hospital di Perbaungan, hospital besar di Tg. Morawa, hospital Sei.Buluh, hospital Pertumbukan, hospital Tanah Abang dan hospital Bandar Negeri, serta Hospital di Tanah Raja dan Pelintahan. Di sekolah Melayu diajarkan penyuluhan mengenai penyakit endemik seperti malaria, puru, diarhee, influenza dan lain-lain.

E. Kegiatan dibidang Seni-Budaya

Baginda sendiri adalah pemain biola yang cekatan dan memiliki sebuah biola merk “Stradivarius” ($.1000) yang ditempah di Italia. Dibentuk baginda Band Musik/Orkestra “SULTAN SERDANG” yang dipimpin oleh Tengku Muzier dan pemain-pemain musiknya semua putera Serdang. Baginda sangat mencintai seni budaya Melayu. Pada 2 hari raya Idul fitri setiap tahun diadakan sayembara orkes/penari Zapin/Gambus dari setiap Luhak. Begitu juga untuk pemusik dan tarian joget Melayu .Pemenang tari akan merupakan Penari Istana pada setiap keramaian. Ketika pada akhir abad ke-19 baginda berkunjung ke Kedah dan Perlis, dan oleh Regent Kedah (Tengku Mahmud) dihadiahkan seperangkat teater tradisional Melayu MAKYONG lengkap dengan pemainnya. Begitu juga ketika ke Bali singgah di Kraton Yogyakarta, oleh Sultan Yogya diberi hadiah seperangkat Gamelan lengkap dengan pemainnya. Semuanya ini diberikan untuk menghibur rakyat pada hari-hari besar tertentu di daerah (Luhak-Luhak) secara cuma-cuma.

Juga baginda mendirikan Opera tradisional Melayu Bangsawan “Indian Ratu” dengan para pemain orang Melayu, Sri Langka, Portugis Goa, peranakan Eropa dan lain-lain bermain berkeliling di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Malaya. Setahun sekali group ini kembali ke Serdang dan diperintahkan bermain di Luhak (distrik-distrik) untuk rakyat agar menjadi media mensosialisasikan tata cara adat antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Berhubung peranannya begitu besar sebagai pengayom seni-budaya maka banyaklah orang asal Serdang yang menjadi seniman. Baginda menghiasi Istana Serdang di kraton Kota Galuh dengan ukiran seni pada istana yang 5 tingkat itu dikepalai oleh pegawai seorang Jepang bernama OHORI yang juga membuat Istana Permaisuri di sebelah belakang dengan ruang ala Jepang dan taman ala Jepang. Tuan Ohori juga memimpin kursus kerajinan tangan rumahtangga buat kaum puteri.

F. Dibidang Kegiatan Agama Islam

Setelah Tuan Shekh Haji Zainuddin berhenti sebagai Mufti Kerajaan Serdang (1928), maka Sultan Sulaiman membentuk suatu Dewan bernama “Majelis Syar’i Kerajaan Serdang”, dimana Sultan memindahkan kekuasaannya selaku Khalifatullah Fi’l Ardh (Kepala Agama Islam) kepada Majelis ini yang bersifat kolegial (Dewan) dipimpin oleh Tengku Fachruddin dan setelah dia meninggal dunia 1937 baginda mau menggantikannya dengan seorang ulama dari Minangkabau, Haji Abd. Majid Abdullah (bekas ketua PERMI) tetapi dilarang oleh Pemerintah Hindia Belanda karena Tuan Haji itu terkenal anti-Belanda. Terpaksalah diambil Tengku H. Yafizham yang disuruh kembali dari studinya di Universitas Al-Azhar (Kairo) ditahun 1939. Karena baginda sangat concern melihat situasi perpecahan dikalangan umat Islam di Sumatera Timur antara Kaum Muda (Muhammadiyah) dengan Kaum Tua (Ahli sunnah wal jama’ah), maka baginda membuat muzakarah pertemuan dimana diundang tokoh-tokoh ulama-ulama besar di Sumatera Timur untuk seminar di Istana Sultan Serdang pada tanggal 5-2-1928 dan hasilnya dituangkan didalam sebuah buku. Baginda juga giat membantu perkembangan Al Jamiatul Washliyah sebagai perguruan modern Islam dimana salah seorang pendirinya, Tuan H. Abd. Rahman Syihab (Melayu Galang) lulusan dari “Syairus Sulaiman”.

Oleh karena Pemerintah Hindia Belanda mendukung permintaan dari Nederlands Zending Gennootschap (NZG) agar dapat membuka kegiatan pendidikan Gereja Protestan di Serdang Hulu, baginda berpegang kepada Pasal 19 Politik Kontrak antara Serdang-Hindia Belanda yang mana di Serdang berlaku Hukum adat yang bersendikan Syariah dan Kitabullah. Baginda juga mengutus ulama-ulama dari Serdang untuk memberantas kegiatan Ahmadiyah Qadian. Atas penghormatan dan kesayangan rakyat kepadanya didalam setiap khotbah jum’at di semua Mesjid dan Langgar di seluruh Serdang dido’akan kesejahteraan baginda.

G. Kerukunan Antar-Etnis dan Demokratisasi

Baginda Sultan Sulaiman tidak ada membeda-bedakan berbagai etnis yang ada di wilayah Kerajaan Serdang. Sebagaimana telah kita lihat, etnis Banjar yang skill dibidang persawahan diminta datang satu kapal dikepalai pemimpin sukunya Haji Mas Demang, untuk diberikan penghidupan mengerjakan sawah BENDANG di Perbaungan sehingga mereka menjadi makmur.

Kepada etnis Jawa disediakan tanah untuk pelarian/bekas kuli kontrak perkebunan Belanda di Kotosan dan mereka dijadikan warga kesultanan Serdang dan banyak orang Jawa yang dijadikan Wakil Penghulu di desa yang didiami mereka. Kepada orang Mandailing/Tapanuli Selatan banyak dipekerjakan selalu pegawai kerajaan dan sebagai guru agama Islam. Salah seorang dari Orang Besar Kerajaan Serdang, diangkat TUAN JAKSA KUPANG LUBIS, menjadi Wakil Sultan di Luhak Batak Timur (Bangun Purba), dimana tidak pernah kejadian di kerajaan-kerajaan lainnya di Sumatera. Putera Batak Kristen juga berperan sebagai Guru Sekolah HIS dan jururawat di hospital. Etnis Melayu/Karo/Batak Timur dengan sendirinya sebagai suku asli kerajaan Serdang yang memerintah diberi segala prioritasnya.

Melihat politik pemerintah Hindia Belanda menghapuskan peranan Orang Besar di kerajaan yang selama ini menjadi wakil rakyat dari daerah diganti sebagai pegawai kepala distrik, dengan demikian Raja akan tinggal sendirian dan akan senang dipalu oleh Belanda, maka Sultan Sulaiman melalui anggota Volksraad, PARADA HARAHAP, minta diperjuangkan agar di Serdang dapat didirikan “Dewan Perwakilan Rakyat”, sehingga kebijaksanaan kerajaan Serdang dapat didukung rakyatnya (lihat harian Locomotief  Jakarta 26-11-1925). Tetapi usul Kerajaan Serdang ini tidak digubris Pemerintah Hindia Belanda.

Untuk langsung bertatap muka dengan rakyat jelata guna mendengarkan keluh kesah mereka maka Sultan Sulaiman menyediakan sarana : Setiap pukul 2 – 6 siang, baginda duduk di tangga Istana untuk menerima penduduk dari desa-desa yang datang menghadap.

Setiap musim durian baginda berada di kebon durian di Tg. Morawa untuk makan bersama dan tatap muka dengan masyarakat Luhak-Luhak sekitarnya. Dua kali sebulan baginda berlayar dengan kapal pesiar “Senembah” diiringi Lancang Kuning “Tunggal Serdang” dan perahu-perahu rakyat dan bermalam di pasenggerahan baginda di Pulau Berhala. Sambil diiringi rombongan musik dan tarian, baginda bertatap muka dengan masyarakat nelayan yang sudah semua tahu untuk berkumpul di sana. Setiap tahun pada musim panas, baginda hijrah beberapa hari menetap di pesanggerahan di “gunung Paribuan” yang sejuk. Siang dan malam bertemu dengan kepala/penghulu Urung di Serdang Hulu dan rakyat Karo dan Batak Timur. Pada musim menanam padi di sawah, diadakanlah upacara “Jamu Tanah” untuk memberkati bibit benih padi yang harus ditanam secara serentak di BENDANG, sambil bertatap muka dengan para petani.

Pada 10 bulan Syafar, baginda membuka upacara “JAMU LAUT” untuk memberi berkah kepada para nelayan dan sekaligus membuka upacara adat “Mandi Syafar” yang kemudian diiringi dengan pesta, sambil bertemu muka dan makan bersama dengan penduduk dan menunjang kegiatan pariwisata di Pantai Cermin.

H. Gerakan Anti-Kolonial Belanda dan Civil Disobedience

Pemerintah Hindia Belanda dengan berat hati terpaksa mengakui Tuanku Sulaiman Syariful Alamshah ditahun 1887 sebagai Sultan Serdang secara fait accompli sebab rakyat dan Orang Besar Serdang sudah menabalkan baginda sebagai raja Serdang ketika Sultan Basharuddin mangkat akhir 1880. Karena Serdang tetap saja menuntut beberapa wilayahnya agar jangan dirampas Belanda lagi, maka pihak investor perkebunan tembakau mendesak pemerintah Hindia Belanda agar dengan kekerasan menetapkan saja wilayah Serdang dan sebahagian besar dimasukkan saja ke Deli, karena Deli lebih mesra bekerjasama dengan mereka.

Karena selalu terendam di musim hujan maka ibukota administratip Kerajaan Serdang dipindahkan Belanda dari Rantau Panjang ke Lubuk Pakam pada tahun 1891, tetapi Sultan Sulaiman tidak mau berdampingan dengan Kontelir Belanda di Serdang dan memindahkan istana/kraton dari Rantau Panjang ke Perbaungan Bandar Setia, sejak 1886 dan mendirikan Istana baru di situ 1892.

Baginda menolak undangan untuk berkunjung menghadap Ratu Belanda, tetapi sebaliknya bersama Permaisuri dan rombongan kecil berangkat ke Jepang untuk menemui Kaisar Jepang Meijo Tenno ditahun 1894. Disambut secara incognito baginda memohon agar Jepang dapat membebaskan Serdang dari penjajahan Belanda, karena terbukti Jepang sudah menjadi negara industri besar yang ditakuti Barat. Kegiatan baginda dengan Jepang ini terus dilaporkan intelejen Kedutaan Belanda di Tokyo, tetapi tidak berhasil ditemui bukti, maka oleh sebab itu gerak gerik baginda di Serdang diikuti terus oleh P.I.D. (Intelejen Politik Belanda) dan laporan dari Kontelir Belanda di Serdang yang tetap saja menjelekkan baginda. Kerjasama dengan Pemerintah Kolonial Belanda tidak lancar.

Hal ini dapat terlihat didalam Memori Timbang Terima Kontelir Serdang Hulu, De Kock : “Sultan Serdang adalah seorang yang aneh, ia hanya memikirkan pihaknya saja dan melihat setiap pegawai pemerintahan Hindia Belanda sebagai musuh bebuyutannya. Terutama mengenai Politik yang baru (Perobahan Politik Kontrak Serdang-Hindia Belanda 1907) sangat menyakitkan hatinya terhadap kita. Selalu curiga, maka setiap tindakan kita tetap diperhitungkannya keburukan-keburukan kita yang terselubung dibelakang layar. Jika kita menemuinya untuk penyelesaian sesuatu hal tidak mau ia memberikan keputusan, selalu mengulur-ulur waktu dan jikapun setelah berbincang lama akhirnya kita mendapat jawaban juga,   tetapi  dengan   ini   janganlah   kita  merasa  pasti, bahwa sudah ada persetujuan karena kemudian ternyata bahwa Baginda Sultan berbuat seolah-olah tidak pernah ada terjadi sesuatu apapun dan tidak pernah ada persesuaian paham. Saya harus mengingatkan pengganti saya agar sangat berhati-hati di Serdang, jika kita dengan gembira dapat bekerja sukses di Deli, sebaliknya di Serdang kita musti setiap saat berada dalam ketakutan, karena setiap saat bisa terjadi sesuatu hal yang aneh. Kejadian ini pernah menimpa diri Kontelir Serdang (Kemudiannya menjadi Residen Sumatera Timur), J. Ballot (1893 – 1894)”.

Baginda bekerjasama dengan sahabatnya Dr. R.M. Sutomo antara lain, apabila setiap kuli kontrak orang Jawa yang lari dari perkebunan Belanda karena tidak tahan diperlakukan sebagai setengah budak, maka mereka ditampung dan segera dijadikan “Rakyat Sultan Serdang” sehingga tidak tunduk lagi kepada hukum Hindia Belanda. Kepada mereka diberikan tanah untuk penghidupan mereka di daerah “Kotosan” (Galang). Dengan demikian meringankan hidup mereka, bebas dari sistem perbudakan di perkebunan dan menjadikan mereka mandiri.

Pada tanggal 19-2-1917 terjadilah gerakan anti-kolonial Belanda di Serdang Hulu dengan memakai nama ajaran baru “Parhudamdam”. Hal ini merisaukan Pemerintah Hindia Belanda sehingga dikirim patroli pasukan KNIL ke sana, tetapi tidak terdapat gerakan aksi bersenjata. Akhirnya, karena kurang puas, Gubernur Sumatera Timur sendiri, GRYZEN, berkunjung ke Serdang Hulu untuk tatap muka dengan tokoh/Pengulu kampung/Kepala Urung di sana tetapi ia menghadapi perlawanan berdiam diri. Ternyata bahwa pembesar kerajaan Serdang sendiri tidak berbuat apa-apa dan non-aktip membiarkan mereka.

Hal ini menambah kecurigaan pemerintah Hindia Belanda terhadap Sultan Sulaiman yang dianggap bersimpati dan melindungi gerakan ”civil disobedience” terhadap politik kolonial Belanda. Nanti kita lihat bahwa ketika Jepang mulai berkuasa (1942) terbit pemberontakan “Guro-guro aroan” disponsori GERINDO.  Dikalangan penduduk Karo di Deli-Hulu dan Langkat-Hulu dengan thema anti-Jepang dan anti-kerajaan, tetapi di Serdang Hulu keadaan aman dan tenang saja.

Pada tahun 1939 Anggota Volksraad dari Parindra, M. Husni Thamrin, berkunjung ke istana Serdang dan mengungkapkan bahwa beliau tidak pernah bertemu dengan raja di Indonesia yang begitu anti-kolonial Belanda, seperti Sultan Serdang. Sejak itu P.I.D. memperketat pengintaiannya terhadap baginda, kini dengan mempergunakan salah seorang Tengku, kerabat Sultan Serdang sebagai perwira polisi P.I.D. untuk menangkapi golongan pergerakan kemerdekaan Indonesia di Sumatera Timur. Setiap hubungan baginda dengan orang-orang Jepang selalu diperiksa. Ketika pecah Perang Dunia ke-2 dan Nederland diduduki Jerman maka Ratu dan kabinet Belanda mengungsi ke London. Di Hindia Belanda diadakan kampanye besar-besaran mengumpulkan dana untuk membeli pesawat tempur “Spitfire” agar Angkatan Udara Belanda bisa turut berperang di pihak Sekutu menyerang Jerman. Di Istana raja-raja di Indonesia diadakanlah malam amal dana “Spitfire Funds”. Tetapi Sultan Serdang tidak mau berpartisipasi. Ketika Jepang turut menyerang Hindia Belanda awal 1942, maka pasukan tentara KNIL mengancam dengan latihan militer di sekeliling kraton Kota Galuh (Perbaungan). Ini merupakan ancaman peringatan terakhir terhadap seorang Raja yang membangkang. Ketika tentara Jepang mendarat di Perupuk (Batubara) menuju Medan 11-3-1942, Sultan Sulaiman mengibarkan bendera Merah Putih. Gembira penjajahan Belanda terusir dan Jepang mengetahui bahwa Sultan Sulaiman pernah bertemu Kaisar Tenno Heika Meiji, maka Pemerintah Militer Jepang menghormati Serdang.

Dibuat persetujuan dengan Jepang bahwa Kerajaan Serdang melever beras dari Bendang untuk batalion tentara Jepang di Melati, sebaliknya Jepang tidak akan menangkapi pemuda/i Serdang untuk dijadikan HEIHO atau ROMUSHA (pekerja paksa). Spion Jepang yang diselundupkan ke kraton Kota Galuh tidak dapat membuktikan kerjasama Serdang  dengan  gerakan  “Treffers Organisation” yang  dipimpin  T. Rahmatsyah dari Serdang yang memimpin gerakan bawah tanah anti-Jepang yang dikendalikan Sekutu dari Colombo.  Sebaliknya baginda menyuruh keluarga Sultan untuk memasuki ketentaraan Gyugun (T. Nurdin) dan T. Ziwar dan T. Syahrial dan lain-lain memasuki sekolah Pemerintahan militer Jepang di Batu Sangkar.

Ketika Balatentera ke-25 Jepang membentuk Tyo Sangi In (DPR Sumatera) di Bukittinggi, utusan Sumatera Timur diwakili oleh T. Putera Mahkota Serdang, Dr. Pirngadi, Adinegoro dan Raja Kaliamsyah Sinaga.  Ketika resmi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan dalam rapat raksasa di Medan  6-10-1945, Sultan Serdang segera mengirim telegram kepada Presiden Soekarno berbunyi :“Kehadapan YM. Presiden R.I. bahwa Kerajaan Serdang dengan seluruh daerah taklukannya hanyalah mengakui kekuasaan Pemerintah N.R.I. dan dengan segala kekuatan akan mendukung Republik” (lihat dalam laporan dalam buku putih Belanda edisi S.L. Van De Wal).

Segera Sultan Serdang memerintahkan menaikkan bendera Sang Saka di kantor-kantor  resmi dan rumah penduduk. Baginda juga menyuruh para bangsawan memasuki partai politik dan kesatuan besenjata R.I. dan Palang Merah. Ketika terbit “Revolusi Sosial” (3 Maret 1946) yang disponsori Komunis di Sumatera Timur maka di Serdang tidak terjadi pembunuhan. Kraton Istana Kota Galuh Perbaungan dijaga oleh pasukan Tentera Republik Indonesia dan baginda tetap di istana sampai mangkat sakit tua, 13 Oktober 1946 usia 84 tahun. Bupati Deli-Serdang mau mengadakan upacara adat kebesaran raja-raja Melayu ketika akan diadakan pemakaman, tetapi pihak keluarga tidak menginginkan melihat situasi sedang bergolak. Didalam  pidatonya  Bupati S. Munar Hamijoyo memuji sikap perjuangan baginda dan jika sekiranya sekarang Sultan Sulaiman masih muda maka baginda pasti berperan seperti Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono-IX.

Ketika pecah Agresi-I Belanda menyerang Republik Indonesia, maka ketika tentara Belanda mendarat di Kuala Sungai Bongan, 28 Juli 1947 (pagi) untuk merebut titi Sei. Ular yang strategis, maka sesuai Perintah Umum Jendral Sudirman, Kota Perbaungan dan Istana Sultan Serdang serta Kraton Kota Galuh dibakar rata dengan bumi agar jangan dipergunakan Belanda. Istana Sultan Serdang itu sejak akhir 1946 dipergunakan sebagai Kantor Bupati Deli – Serdang dan sebagai markas Tentara Republik Indonesia.

Disampaikan pada: Seminar Nasional: “Mengenal Tokoh, Pejuang dan Pahlawan SumatraUtara” diselenggarakan oleh Pussis Unimed pada 10 November 2007.

Oleh:
T.Lukman Sinar, SH.
(sejarahwan dan Budayawan Melayu Sumatra Utara)

Diupload oleh:
Erond L. Damanik, M.Si.
Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan