GELIAT POLITIK TIONGHOA DI SUMATRA UTARA

Pengantar

Salah satu impuls terciptanya keserasian sosial di Sumatra Utara adalah tampilnya orang Indonesia Tionghoa menjadi anggota legislatif. Beberapa nama yang dinyatakan lolos sebagai anggota DPRD dikabupaten dan kota propinsi Sumatra Utara itu adalah Ramli Lie, Brilian Moktar dan Sonny Firdaus (Propsu), Lily Tan, Janlie, Ahie dan Hasyim (Kota Medan), Peterus (Kodya Binjai), Hakim Tjoa Kian Lie (Kota Tj. Balai), T. Johnson (Kab Asahan), Rudy Wu (Kota P. Siantar), Yanto (Kota Gunung Sitoli), Efendy (Kab. Nias Selatan) dan Budi (Kab Sergai).

Keikutsertaan orang Tionghoa pada hajatan politik di tanah air mulai terbuka lebar  sejak zaman reformasi. Pada saat itu, pemerintahan Gusdur dan Megawati menunjuk dan mengangkat Kwik Kian Gie menjadi salah satu kabinetnya yang berasal dari PDIP. Lain daripada itu, setelah era reformasi partai-partai lainpun  mulai terbuka terhadap orang Tionghoa seperti PAN, PKB maupun PIB dan terakhir adalah Demokrat. Hal ini turut menandai membaiknya hubungan antar etnis di Indonesia setelah sekian lama hubungan tersebut terpolarisasi. Demikian pula dapat dinyatakan bahwa orang Tionghoa hampir tidak pernah tertarik dalam urusan partai dan politik, walaupun diantara mereka ada yang berkiprah dalam partai seperti PDIP.  Memang, sebelum jatuhnya Orde Lama, tercatat nama Bob Hasan yang juga adalah turunan Tionghoa sebagai kabinet di era pemerintahan Soeharto. Tapi, dikalangan orang Tionghoa sendiri nama itu kurang populer apalagi setelah ditetapkannya vonis kurungan penjaran terhadap nama tersebut.

Dizaman Orde Baru, keikutsertaan orang Tionghoa di pentas politik tanah air nyaris tidak pernah terdengar. Pada saat itu, geliat orang Tionghoa masih terbatas atau di ‘posisikan’ pada segi bisnis, korporasi ekonomi, industri dan manufaktur, sedangkan pada segi politik, mereka masih ‘enggan’ terlibat dan dilibatkan. Orang Tionghoa-pun ‘agaknya’  membatasi dirinya dengan ‘dunia politik’ itu. Bisa jadi keadaan tersebut terbentuk sebagai dampak dari berbagai ‘larangan’ yang ditujukan bagi orang Tionghoa Indonesia sejak zaman Seokarno dan dipertegas kembali pada era Soeharto. Demikian pula bahwa hubungan sosial maupun interaksi sosial orang yang disebut sebagai ‘orisinal Indonesia’ dan ‘Indonesia turunan’ makin melebar setelah orang Tionghoa acapkali dijadikan sebagai sasaran keonaran massa. Mungkin kita terasa sulit bagi kita untuk menjawab, mengapa kerusuhan tahun 1998-penanda dimulainya reformasi-justru ‘menjadikan orang Tionghoa’ sebagai sasaran penjarahan, perampokan dan bahkan pelecehan seksual?.

Acapkali juga dikemukakan bahwa orang Tionghoa itu hanya menjadikan Indonesia sebagai lapangan ekonomi-tempat dimana mereka menggali dan menguasai sektor ekonomi dan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membangun negeri leluhurnya di negeri China. Hal ini sering pula dikaitkan dengan prinsip kewarganegaraan yang diterapkan oleh pemerintah China, dimana ius soli dan ius sanguinius tidak dipermasalahkan yang berdampak bahwa seluruh orang China seberang lautan (Chinesse overseas) adalah warga negara China. Persepsi ini semakin mengemuka sejak Prime Minister Singapura, Lee Kuan Yeuw, memprakarsai pertemuan orang China seberang lautan sedunia (Chinesse overseas).

Mungkin, orang Tionghoa di Indonesia mendapat  ‘udara kebebasan’ setelah pemerintah Habibi mengeluarkan Inpres No. 26 tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non pribumi. Kebijakan Habibie tersebut kemudian dilanjutkan diera presiden Gus Dur dan Megawati dengan mengizinkan pertunjukan atraksi seni budaya Barongsai serta menetapkan Kong Hu Chu sebagai hari libur nasional.

Di Sumatra Utara, Pemilu Legislatif pada bulan April 2008 silam, menjadi penanda geliat orang Tionghoa Indonesia di kancah politik. Hal ini patut mendapat respon positif dari setiap orang karena pemilu itu juga telah berhasil mendudukkan wakil orang Tionghoa Indonesia di bangku DPRD setelah sebelumnya orang Tionghoa di Sumatra Utara tidak pernah lolos menjadi anggota DPRD. Pada pemilu lima tahun silam, memang ada beberapa nama yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD seperti Sofyan Tan dan Indra Wahidin, tapi kedua nama itu tidak lolos. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pemilu yang telah menghantarkan wakil orang Tionghoa ke bangku DPRD ini sekaligus menjadi salah satu penanda membaiknya tatanan demokrasi di tanah air, dalam arti bukan menafikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan hajatan demokrasi tersebut. Disamping itu, juga dapat dikemukakan telah membaiknya hubungan antar etnis serta meningkatnya kesadaran politik orang Tionghoa di Tanah Air. Walaupun demikian, sejumlah pembenahan dalam tata laksana pemilu masih sangat dibutuhkan untuk mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.

Pluralisme Dewan

Apabila dicermati, maka daerah-daerah yang berhasil meloloskan orang Tionghoa ke DPRD tersebut adalah daerah dimana kuantitas komunitas Tionghoa relatif tinggi. Namun demikian, berdasarkan komposisi demografi dan  politik etnis maka dibeberapa daerah jumlah yang dinyatakan lolos itu sebenarnya masih rendah. Kota Medan misalnya, paling tidak potensinya ada 8-12 orang, Kota Siantar paling tidak ada 3-4 orang, Kota Binjai 2-3 orang, Tebing Tinggi potensinya ada 2 orang, dan Deli Serdang ada 1 orang. Sementara itu, tiga orang yang dinyatakan lolos di DPRD Propinsi semuanya berasal dari Dapil-I (Kota Medan).  Beberapa daerah lain yang potensial meloloskan orang Tionghoa ke  DPRD seperti Kota Tebing Tinggi, Deli Serdang, Kota Sibolga, Kab Karo, Kab Labuhan Batu dan Kab Langkat ternyata masih gagal. Tentu saja potensi ini didasarkan dari segi kuantitas orang Tionghoa didaerah dimaksud dan juga peran daripada ‘politik etnis’. Memang, segregasi pemilihan menjadi  daerah pemilihan (Dapil) juga berperan dalam menggagalkan calon yang mengandalkan peran ‘politik etnis’, karena bisa jadi jumlah pemilih di Dapil tersebut tidak memenuhi kuota suara yang dipersyaratkan.

Meskipun dibeberapa daerah lain geliat orang Tionghoa dalam politik dan pemerintahan bukan hal yang sama sekali baru. Tetapi di Sumatra Utara, keadaan tersebut masihlah sangat baru. Di kabupaten Bangka Belitung, Riau Kepulauan, Batam dan Singkawang (Kalimantan), Orang Tionghoa justru banyak yang menduduki pos mulai dari ketua RT/RW, Lurah/Kepala Desa, Camat, anggota DPRD, Kepala Dinas dan bahkan sudah ada yang mencalonkan diri sebagai calon eksekutif daerah (sungguhpun akhirnya kalah).  Tetapi, di Sumatra Utara, keadaan tersebut masih belum terjadi, padahal  kuantitas orang Tionghoa di Sumatra Utara relatif tinggi. Dikota Medan misalnya, dari segi  komposisi demografi menempati urutan kedua setelah Jawa, apabila etnis Batak itu dinyatakan terpisah-pisah seperti Karo, Toba, Simalungun, Pakpak, Mandailing dan Angkola. Demikian pula di Pematang Siantar, menempati urutan ketiga setelah Toba dan Jawa. Keadaan ini, apabila ditinjau dari segi politik etnis, dalam skope pemilihan langsung dewasa ini, maka sebenarnya orang Tionghoa di daerah-daerah itu berpotensi menjadi eksekutif maupun mendominasi di legislatif. Terkhusus menjadi legislatif, mungkin terhambat oleh sistem pemilihan yang ditetapkan kedalam “Dapil” (daerah pemilihan).

Terkhusus di Sumatra Utara, Pemilu legislatif silam telah menambah wajah pluralisme dewan dibeberapa kabupaten dan kota di Sumatra Utara. Geliat politik dan partisipasi politik orang Tionghoa Indonesia di Sumatra Utara ini sekaligus menjadi penanda bahwa keterlibatan orang Tionghoa dalam politik telah menggairahkan. Ini berarti bahwa, disamping mereka (orang Tionghoa) semakin menyadari equilibrium kewarganegaraanya-sejak pemerintahan Habibi-juga disebabkan meningkatnya kesadaran terhadap hak politiknya sebagai warga negara Indonesia. Hal inilah yang patut dicatat dari perkembangan orang Tionghoa yang bermukim di kawasan Sumatra Utara.

Selama ini, orang Tionghoa di Sumatra Utara terkesan tertutup (inklusif), interaksi yang terbatas dan pola pemukiman yang tersegregasi. Ada anggapan bahwa, disamping mereka menguasai sektor ekonomi (industri dan manufaktur), juga berupaya menjaga integrasi jaringan ekonomi (penyalur tunggal hingga pengecer). Demikian pula dalam hal memilih sekolah, mereka justru memilih dan menentukan yayasan perguruan yang dilola orang Tionghoa atau sekolah-sekolah yang unggul dan berkualitas dalam pandangan mereka tanpa perlu memperhatikan apa itu sekolah  dilola oleh yayasan agama, nasional atau sekolah pembaharuan. Bagi mereka, tidak menjadi soal harus bersekolah di STIE Harapan, di Methodist, di Santo Thomas, Sutomo, Iskandar Muda, Budi Murni, atau di IT&B sekalipun sepanjang sekolah itu berkualitas. Hasil penelitian Usman Pelly tahun 1984 di Medan telah mengemukakan adanya segregasi sosial dan masyarakat berdasarkan pola pemukiman penduduk. Diantara pemukiman-pemukiman tersebut terdapat garis pembatas (borderline) yang memperlambat terjadinya interaksi sosial (social interaction) antar pemukiman tersebut. Hal ini berdampak pada prasyarat menuju terciptanya keserasian sosial antar etnik dikota ini.

Pengalaman saya waktu SMA di salah satu sekolah yang didominasi orang Tionghoa di Siantar adalah, bahwa tak satupun diantara mereka yang melanjutkan sekolah ke negeri (jalur UMPTN), tetapi usai Ebtanas, mereka langsung menuju pulau Jawa dan mendaftar di PT bonafide seperti Unika Parahiyangan, Atma Jaya dan lain-lain. Sebagian diantara mereka ada yang ke Singapura, Australia, Eropa dan AS. Belakangan saya tahu dari ‘buku tamu’ diinternet, mereka banyak tinggal di luar negeri. Satu pertanyaan yang tersisa adalah, mengapa justru mereka tidak mau sekolah di negeri?. Di Medan, sangat menarik bagi saya bahwa, beberapa orang Tionghoa di Medan telah banyak kuliah (walaupun itu di program khusus) di Universitas Sumatra Utara dan yang lebih menarik lagi adalah keakraban orang Tionghoa dengan abang becak. Walaupun belum dikaji, tetapi agaknya mereka lebih interest bepergian naik becak daripada naik angkot.

Kedepan

Terbatasnya komunikasi dan interaksi sosial di kawasan yang heterogen seperti Sumatra Utara, dapat berimplikasi pada minimnya pengetahuan silang budaya. Minimnya pengetahuan silang budaya itu, akan berdampak pada melebarnya harmoni sosial antar etnik. Oleh karena itu, dengan munculnya elit-elit Tionghoa di legislatif, setidaknya dapat mencairkan kebekuan yang tengah terjadi selama ini. Komunikasi yang terjadi di tingkat legislatif itu, akan dapat menjadi sinyal positif bagi elegansnya keserasian sosial antar etnik di Sumatra Utara ini. Tapi, itupun dapat terwujud apabila anggota legislatif itu justru mampu menciptakan komunikasi yang intim diantara mereka terutama untuk memikirkan masyarakat sosial dan budaya yang telah memberikan kepercayaanya kepada mereka. Tanpa itu, niscaya impuls-impuls keserasian sosial seperti menjadi anggota legislatif, justru akan semakin memperlebar jurang keserasian sosial yang tengah kian melebar.

Oleh: Erond L. Damanik, M.SiPusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s