Penegasan Undang-undang Benda Cagar Budaya (BCB)

Undang-undang Benda Cagar Budaya (BCB)

Beranjak dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang BCB disebutkan bahwa benda cagar budaya adalah:

”Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagain-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya adalah benda bukan kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang terpendam di bawah permukaan tanah dan di bawah perairan di wilayah RI. Sedangkan situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung BCB termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya”.

Dari keseluruhan bangunan tua yang ada di Medan merupakan benda cagar budaya yang harus dilindungi didasarkan kepada:

  1. Undan-undang RI Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah
  3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan
  4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok pengelolahan Lingkungan Hidup
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Pem. 65/1/7 tanggal 5 Februari 1960 tentang penyelamatan peninggalan Benda-benda sejarah dan Purbakala (Monumen-monumen)
  7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelestarian bangunan dan lingkungan yang bernilai sejarah arsitektur keperbakalaan serta penghijauan dalam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
  8. Surat Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Medan Nomor. 1883.342/382/SK/1989 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan No. 6 Tahun 1988 tentang Pelestarian bangunan dan lingkungan yang bernilai sejarah arsitektur keperbakalaan serta penghijauan dalam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.

Undang-undang tetaplah undang-undang, peraturan tetaplah peraturan yang hanya dituliskan dalam secarik kercas tidak mampu untuk melindungu bangunan bersejarah yang dihancurkan. Berbagai peraturan dan undang-undang diciptakan namun kesemuanya hanyalah dongen dan data saja tidak mampu menggulingkan kaum kapaitalis. Hukum sekali lagi diputarbalikkan menjadi keuntungan sepihak tanpa memperddulikan kepentingan budaya dan sejarah. Negeri ini memang edan. Sikap dan mental telah dihancurkan oleh kepentingan semata.

Diupload Oleh:

Erond L. Damanik

Pussis-Unimed

About these ads

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.