TOKOH PERS SUMUT YANG LAYAK DIUSULKAN SEBAGAI PAHLAWAN NASIONAL,

Pendahuluan

THOMAS JEFFERSON Presiden ketiga Amerika Serikat (1800) mengenai pers pernah berkata: “saya lebih suka suatu daerah yang mempunyai surat kabar tanpa pemerintah, dari pada satu daerah yang mempunyai pemerintahan, tatapi tidak mempunyai surat kabar”.

Padahal ketika kampanye pemilihan presiden, Thomas Jefferson dicerca oleh pers mereka secara tidak wajar, cara kerja keras pers rendahan, atau dimasa itu disebut “the dark age of Journalism”. Herbert Brukner dalam bukunya “Fredom of Information” mengatakan ada pers yang memberitakan “Jefferson suka mencari kesenangan dengan budak-budak belian Negro”.

Kendatipun Thomas Jefferson begitu dicerca, namun tidak melihat secara menyeluruh sikap pers yang rendah, tetapi dia melihat hanya satu dua pers yang berperilaku tidak baik. Hal ini terjadi karena dimasa itu, diawal abad ke-19, perasaan kepartaian dalam pers Amerika begitu dikenal dengan berbagai aksesnya telah menimbulkan “The dark age of Journalism”.

Mudah-mudahan dalam menghadapi Pilkada Gubsu tahun depan pers Sumatera Utara senantiasa berpegang kepada “Kode Etik Jurnalistik” sehingga tidak mengarah kepada “The dark of age North Sumatera Journalism”. Gubernur Sumatera Utara Drs. Rudolf M. Pardede dalam pertemuan dengan para Pemimpin Redaksi tanggal 10 Oktober 2007 menghimbau agar Pimpinan Redaksi jangan terjebak dalam “black campaingn”.

Kita harus melihat pentingnya peranan pers secara menyeluruh sedangkan pers yang nakal itu paling ada hanya satu dua saja dan tidak punya pengaruh apa-apa dalam masyarakat”.

Menurut hemat kami kalau ada pers baik di Sumatera utara atau dimana saja di tanah air ini, yang mengabaikan Kode Etik Jurnalistik dan tidak mempedulikan norma-norma agama, hal itu memberi petunjuk bahwa pers seperti itu tidak mendapat “simpati” dari masyarakat. Pers yang mendapat tempat dihati masyarakat adalah pers yang mengabdi kepada kebenaran, musuh dari kebohongan, senantiasa jujur terhadap masyarakat dan juga jujur terhadap diri sendiri.

Mereka Yang Merintis Kemerdekaan Dengan Ujung Pena.

Kendatipun surat-surat kabar di zaman penjajahan begitu sederhana dibandingkan dengan surat kabar di zaman sekarang, tetapi surat-surat kabar itu merupakan “ujung tombak” dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Sebagai contoh surat kabar ‘Medan Prijaji” yang terbit di Bandung tahun 1920-an merupakan surat kabar nasional dipimpin oleh tenaga nasional dan modal nasional. Motto surat kabar ini adalah “Organ buat bangsa yang diperintahkan Hindia Olanda, tempat membuka suaranya”.

Surat kabar “Sin Po” dalam tahun 1925 merupakan wadah bagi Wage Rudolf Supratman, disurat kabar inilah tempat dia bekerja dan berperan sebagai jurnalis. Surat kabar inilah yang mula-mula memuat lagu “Indonesia Raya” gubahan Wage Rudolf Supratman yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Koran “Sin Po” yang dipimpin oleh Mr. Tan Po Goan, diberangus oleh pemerintah kolonial Belanda. Adalagi surat kabar ‘Kebangunan” yang dipimpin oleh Sanusi Pane dan  Mr. Mohd. Yamin, ”Bintang Timur” dan “Tjaja Timur” yang dipimpin oleh Parada Harahap.

Surat kabar “Fikiran Rakyat” Bandung (1933) dan surat kabar “Suara Indonesia Muda” banyak memuat tulisan-tulisan Ir. Soekarno. “Fikiran Rakyat” pernah memuat karikatur yang sangat berkesan, dari jendela dengan terali besi penjara yang rapat kelihatan satu tangan melambaikan dengan sehelai kain bertulis “Indonesia Merdeka”

Inilah sekelumit gambaran mengenai perjuangan yang dilakukan dengan ujung pena oleh kaum pergerakan. Dengan menggunakan pena menyampaikan pesan-pesan cita-cita kemerdekaan dan mereka juga aktif dalam berbagai badan perjuangan melawan penjajah adalah “Pers” dan “Partai Politik”

Mereka yang berjuang dengan senjata pena dapat kita lihat dalam jejeran nama mereka sebagai Pahlawan Nasional yaitu : Dr. Sutomo, Umar Said Cokroaminoto, Ki Hajar Dewantara, Sam Ratulangi, Wage Rudolf Supratman, Setiabudi (Multatuli), Abdul Muis, H. Agus Salim, Ir. Soekarno, Dr. Mohd. Hatta, Mohd. Yamin, Adam Malik, Sutan Syahir dan lain-lain.

Dasar-dasar Pertimbangan

PAHLAWAN NASIONAL adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada seseorang Warga Negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

Sumber Hukum

  1. Undang-undang Nomor 33 Perps tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan.
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
  3. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Propinsi.

Kriteria

a. Warga negara Indonesia yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya:

  1. Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai/merebut/mempertahankan/mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa.
  2. Telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara.
  3. Telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat

b. Pengabdian dan Perjuangan yang dilakukanya berlangsung hampir sepanjang hidupnya bukan (bukan sesaat) dan melebihi tugas yang diembannya.

c. Perjuangan yang dilakukan mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

d. Memiliki konsisten jiwa dan semangat kebangsaan/Nasionalisme yang tinggi.

e. Memiliki akhlak yang tinggi

f. Tidak pernah menyerah pada lawan/musuh dalam perjuangan

g.Dalam riwat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuagan.

Persyaratan Asministrasi

a.  Usulan calon Pahlawan Nasional diajukan tertulis secara hirarki dan berjenjang.

b. Surat usulan calon Pahlawan Nasional dilengkapi lampiran-lampiran antara lain:

    1. Daftar Uraian Riwayat Hidup dan perjuangan calon pahlawan yang bersangkutan yang ditulis secara ilmiah, disusun secara sistematis, berdasarkan data dan akurat.
    2. Daftar dan bukti Tanda Kehormatan yang pernah diterima/diperoleh.
    3. Catatan pandangan/pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan.
    4. Foto-foto/gambar dokumentasi yang menjadi perjuangan calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan.

c. Telah diabadikan namanya melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat

Tata Cara Pengusulan.

  1. Masyarakat mengajukan usulan calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota setempat.
  2. Bupati/Walikota mengajukan usulan calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Instansi Sosial Propinsi setempat.
  3. Instansi Sosial Propinsi menyerahkan usul calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan tersebut kepada Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) untuk diadakan penelitian dan pengkajian.
  4. Usulan calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan BPPD dinilai memenuhi kriteria, kemudian diajukan oleh Gubernur selaku ketua BPP kepada menteri Sosial RI selaku Ketua Umum Badan Pembinaan Pahlawan Pusat (BPPP).
  5. Menteri Sosial RI c/q. Direktor Jenderal Pemberdayaan Sosial/Direktorat Kepahlawanan dan Kejuangan mengadakan Penelitian Adsministratif.
  6. Usulan calon Pahlawan Nasional yang telah memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya diusulkan kepada BPPP untuk dilakukan penelitian dan pengkajian.
  7. Usulan calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan BPPP dinilai memenuhi kriteria, kemudian oleh Menteri Sosial RI selaku Ketua Umum BPPP mengajukan kepada Presiden RI melalui Dewan Kehormatan RI guna mendapatkan persetujuan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional sekaligus tanda Kehormatan lainnya.
  8. Upacara penganugrahan Gelar Pahlawan Nasional dilaksanakan oleh Presiden RI dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan 10 November.

Pembahasan/Pengkajian Dalam Seminar.

Pengusulan calon Pahlawan Nasional jangan dianggap seperti “Membalik telapak tangan”. Prosedur yang harus ditempuh bertingkat yang datangnya dari bawah. Pengusulan seorang calon itu memerlukan pengkajian dan pembahasan yang mendalam. Harus ada usul oleh sejumlah tokoh masyarakat. Usulan tertulis, harus ada rekomendasi dari Walikota atau Bupati. Kemudian diusulkan kepada Gubernur Sumatera Utara/Dinas Sosial Sumatera selaklu badsan Pembinaan Pahlawan Daerah (BPPD).

Seorang calon yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi Pahlawan Nasional, harus dibahas dan dikaji secara mendalam dalam seminar oleh tokoh-tokoh dan ahli sejarah. Hasil pengkajian oleh seminar itu dikirim kepada Badan Pembina Pahlawan Pusat di Jakarta untuk dinilai.       Kalau dinilai memenuhi syarat maka akan diteruskan kepada Menteri Sosial selaku ketua BPPP untuk diteruskan kepada Presiden melalui Dewan Tanda Kehormatan RI.

Jika Badan Pembina Pahlawan Pusat (BPPP) menilai tidak memenuhi kriteria, maka calon tersebut ditolak. Kalau belum lengkap akan diminta kepada panitia daerah untuk mengadakan seminar lagi. Seminar untuk seorang calon bisa berlangsung dua atau tiga kali seperti seminar pengusulan calon Pahlawan Nasional Kiras Bangun. Jika diperlukan, Badan Pembina Pahlawan Nasional Pusat turun ke daerah untuk mengumpulkan fakta dan data mengenai seorang calon Pahlawan Nasional. Biayanya ditanggung oleh Panitia Daerah yang mengusulkan seorang calon.

Kalau ada calon satu daerah sampai 5 orang, tentu saja tidak sekaligus diusulkan. Untuk satu orang calon Pahlawan Nasional dibahas dalam satu seminar dan hasil seminar itu dikemas dalam bentuk buku:

  1. Buku kegiatan hasil seminar seluruhnya lengkap dengan usul masyarakat, rekomendasi Walikota/Bupati, makalah-makalah yang disampaikan dalam seminar, suara Pers mengenai calon Pahlawan Nasional serta kesimpulan seminar disertai CD (compact disk) kegiatan Panitia Pengusulan dan kegiatan Seminar.
  2. Riwayat hidup/riwayat Perjuangan seorang calon pahlawan Nasional yang diusulkan.
  3. Buku rumusan hasil seminar yang mengkaji seorang calon Pahlawan Nasional.
  4. Foto-foto perjuangan/kegiatan seorang calon dan foto-foto kegiatan Panitia daerah.

Kendatipun semua prosedur mengusulan seorang untuk diangkat menjadi pahlawan Nasional oleh Panitia Daerah telah dipenuhi, hal itu masih sangat bergantung pada badan Pembina Pahlawan Pusat, apakah nama tersebut memenuhi syarat untuk diterima sebagai Pahlawan nasional.

Calon yang terakhir diterima dan dianugrahi gelar Pahlawan Nasional adalah Mr. Tengku Mohd. Hasan (2005) dan Kiras Bangun (2006). Calon Pahlawan Nasional Ahmad Tahir dan Maraden Panggabean diperlukan rekomendasi dari Mabes Angkatan Darat karena kedua tokoh ini adalah perwira tinggi Angkatan Darat. Perjuangan kedua tokoh ini telah dikaji dan dibahas dalam dua seminar, masing-masing tanggal 2 Oktober 2004 dan tanggal 31 Agustus 2005 yang dilangsungkan di Binagraha Medan.

Dari jumlah 7 orang Pahlawan Nasional dari Sumatera Utara belum ada seorangpun datang dari kalangan wartawan. Mereka telah memberi pengabdian kepada bangsa dan negara sejak masa muda hingga, akhir hayatnya. Para pahlawan Nasional dari Sumatera Utara adalah  Si Singamangaraja XII., Dr. F.L.Tobing, Abdul Harris Nasution, Adam Malik, Tengku Amir Hamzah, Mr. Teuku Mohd. Hasan dan Kiras Bangun.

Kendatipun sampai saat ini tak seorangpun dari kalangan tokoh pers Sumatera Utara belum ada yang mendapat anugrah gelar Pahlawan Nasional, tetapi kita boleh juga berlega hati, karena ada dua orang tokoh pers Sumatera Utara yang telah dianugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama. Kedua tokoh ini adalah Parada Harahap dan Hj. Ani Idrus. Tokoh pers Indonesia lainnya yang telah menerima Bintang Maha Putra adalah B.M. Diah, Bung Tomo, Harmoko, Djamaluddin Malik, Jakob Oetama, Rosihan Anwar, Sumanang, Sofyan Lubis, Parni Hadi, Usmar Ismail, Atang Ruswita dan Maladi (catatan ini terhitung dari tahun 1959 sampai 2003)

Dalam buku “daftar Warga Negara Indonesia Yang Menerima Anugrah Gelar Pahlawan, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Bintang Maha Putra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Prama Dharma” yang diterbitkan oleh Sekretariat Militer Presiden, Biro Tanda Jasa Kehormatan Jakarta 2004, dalam kurun waktu 1959 s/d 2003, kami tidak menemukan nama tokoh pers Sumatera utara yang menerima anugrah Bintang Jasa seperti Adinegoro (Djamaluddin DATOK Temenggung) Mohd Said dan Arif Lubis. Padahal perjuagan mereka di bidang pers sejak zaman penjajahan Belanda Hingga akhir perang kemerdekaan. Tegasnya ketiga tokoh ini telah memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara sejak muda hingga akhir hayat mereka.

Tokoh Pers Yang Layak Diusulkan.

Dua orang tokoh pers Sumatera Utara masing-masing Parade Harahap yang telah menerima Anugerah Bintang Mahaputra Utama ( Kepres No. 048 tahun 1992), dan Ani Idrus yang juga telah menerima anugerah bintang Mahaputera Utama (Kepres 078 tahun 1999), sudah sepantasnya dan layak untuk diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan Nasional.

Dalam kaitan ini, meskipun Adinegoro, Moh. Said, dan Arief Lubis belum menerima Bintang Mahaputera, tatapi salah satu syarat telah dipenuhi yaitu nama Jalan. Di Medan ada jalan Adinegoro,  ada jalan Mohd. Said dan ada jalan Arief Lubis.  Jalan tersebut semua terletak di  sekitar gedung PWI Parada Harahap jalan Adinegoro Medan.

Menurut hemat kami, tokoh pers Sumatera Utara yang layak diusulkan untuk diangkat menjadi Pahlawan Nasional adalah i) Parada harahap, ii) H. Ani idrus, iii) Adinegoro, iv) Mohd. Said dan v) Arief Lubis. Mereka telah berjuang untuk kepentingan bangsa dan masyarakat menuju Indonesia merdeka sejak jaman penjajahan Belanda, dan mereka yang berjuang di daerah penduduk Belanda mempertahankan kemerdekaan.

Bintang Jasa lainnya.

Suatu daerah seperti daerah Sumatera mengingini agar dari daerahnya muncul lagi pahlawan Nasional yang telah melakukan perjuangan bersenjata, perjuangan politik atau perjuangan lainnya untuk mencapai, merebut, mempertahankan kemerdekaan serta mewujudkan persatuaan bangsa.

Andai kata seorang calon Pahlawan Nasional diangkat belum memenuhi syarat. Bukan tidak mungkin menerima tanda kehormatan lainnya karena data dan faka telah berada di Badan Pembinaan  Pahlawan Pusat. Selain tanda kehormatan Bintang Maha Putra Utama dan Bintang Maha Putra Aditama, masih ada lagi tanda kehormatan “ Bintang Jasa Republik Indonesia “ tanda kehormatan “Bintang Jasa “ dan tanda kehormatan “Bintang Budaya Parama Dharma”.

Tokoh-tokoh yang telah menerima tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia dari tahun 1957 s/d 2003 berjumlah 70 orang. Yang telah menerima tanda kehormatan “Bintang Maha Putra” berjumlah 841 orang. Mereka yang telah menerima tanda kehormatan “Bintang Jasa” berjumlah 1161 orang . Dalam kaitan ini tokoh-tokoh yang berjasa dari di Sumatera Utara terbuka untuk peluang untuk diangkat menjadi Pahlawan Nasional atau menerima anugerah tanda kehormatan Bintang Mahaputra atau tanda penghargaan lainnya, asal saja ada suatu badan yang mengusulkan.

Bahan Bacaan :

  1. Pers dan Masyarakat “(1954)
  2. Jurnalistikm “, Rayati Irawan (1981)
  3. Sejarah Pers Indonesia “, H. Subagio IN (1977)
  4. Dibawah Bendera Revolusi “ (1959)
  5. Prosedur Pengusulan Pahlawan Nasional ” (Depsos)
  6. Daftar Warga Yang Menerima Anugerah Gelar Pahlawan, Sekertariat Militer   Biro Tanda-Tanda Jasa “(2004).

Oleh:
Drs. H. Muhammad, TWH.
(Ketua Museum Pers Sumatera Utara)

Diseminarkan pada tanggal 10 November 2008 di Unimed
Diupload oleh:
Erond L. Damanik, M.Si.
Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Medan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.