DARI GERAKAN 30 SEPTEMBER SAMPAI SUPERSEMAR

A. Permasalahan Pokok

Perubahan politik di Indonesia sejak bulan mei 1998 telah mendorong terungkapnya fakta baru,. Pendekatan baru dan metode baru dalam penulisan dan pengajaran sebagai tema sejarah yang kontroversi seperti serangan umun 1 maret 1949, Lahirnya Pancasila, Gerakan 30 September 1965, Supersemar dan integrasi Timor-Timor. Hal Ini menimbulkan kebingungan bagi para Guru dal;a mengajarkan topic-topik tersebut kepada siswa.

Yang dimaksud denganfakta baru adalah ditemukannya dokumen baru mengenai suat peristiwa, misalnya dibukanya arsip Departemen luar negeri Amerika Serikat mengenai peristiwa 1965. pendekatan baru berarti sejarah tidak semata-mata dilihat dari persfektif penguasa tetapi bisa pula dipandang dari kaca mata korban. Metode baru menyakngkut penggunaansejarah lisan sebagai sarana komplementer bahkan dalam kondisi tertentu sebagai alternatif dari dokumen tertulis yang sulit diperoleh.

Uraiaan materi ajar ini diharapkann dapat membantu para guru dalam menjelaskan topic peristiwa yang diajarkan. Bagaimana ini menjelaskan tentang peristiwa tyang terjadi dari 30 September 1965 sampai dengan 11 Maret 1966 disertai latar belakang dan dampaknya.

B. Berdasarkan Pokok ini dapat dipelajari

  1. Penulisan istilah Gerakan 30 September dari surat perintah 11 Maret 1966.
  2. Peristiwa gerakan 30 September yang terjadi tahun 1965 tidak terlepas dari situasi internasional yakni itu adanya p-erang dingin antara Blok Barat yang dipimpi oleh Amerika Serikat (AS) dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.
  3. Situasi politik yang sangat panas seputar tahun 1965, pada tingkat klekuasaan terpusat pada tiga kekuatan yakni Peresiden Soekarno, PKI dan angkatan darat.
  4. Meletusnya gerakan 30 September disebabkan pertemuaan tiga sebab yakni a) Pemimpin PKI yang keblinger, b) subversi nekolim dan c) Adanya okinum yang kurang benar.
  5. Beberapa  perwira tinggi AD tewas dalam penculkan yang dilakukan Gerakan 30 september. Setelah itu terjadi pembunuhan missal terhadap mereka yang menjadi/dituduh anggota PKI sekitar 500.000 orang diseluruh  Indonesia.
  6. Terjadi perubahan drastic dalam bidang politik, ekonomi dan budaya secara serempak sebagai dampak luaar biasa dari Peristiwa gerakan 30 september.
  7. surat perintah 11 maret 1966 digunakan oleh mayor Jenderal soeharto mendapatkan kekuasaan.
  8. Peralihan Kekuasaan dari soekarno kepada soeharto berlangsung secara tidak wajar dan disertai pertumpahan darah. Semoga tidak terulang lagi pada masa yang a kan datang.

C. Uraian materi bahan Ajar

masa-masa menjelang meletusnya  peristiwa G30S tahun 1965 cukup tepat makan sebagai “Ibu Pertiwi hamil tua” yang dilahirkannya adalah yang memakan sangat banyak korban menimbulkan penderitaan tak habis sepuluh tahun kemudian.

Secara global saat itu terjadi poerang dingin, dunia seakan terbelah menjadi dua yang salang bermusuhan yang blok barat (kapitalis-liberal) yang dipimpin oleh Amerika serikat AS) dan Blok timur (komunis) dibawah Unisoviet (Us). Kondisi dalam negeri parah Karen Indonesia  sejak tahun 1960-an mengalami krisis ekonomi. Tahun 1962-1963 terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, kegagalan panen padi dan tikus yang merusak samua tanaman persediaan Padi dan beras yang menimbulkan kelaparan di pulau jawa. Berbagai bahan makanan dan bahan baker (bensin dan minyak tanah) sering menghilang dari Pasar. Gula dan tepung sukar didapat, sedanglan beras terus melonjak. Ketidak pastiaan adanya stok barang menimbulkan kepanikan serta menaikkan suhu  politik.

Dalam kemelut ekonomi sosial terjadi agitasi politik yang sangat tajam di ibukota, Konfrontasi denmgan malasyia di mulai dengan kerusuha besar. Keduataan besar malasyia dibakar tahun 1963 dan rumah-rumah inggris dijarah sedangkan mobil-mobil mereka dihanguskan Massa.”Ganyang Malaysia” ini menciptakan kesempatan Muncul berbagai Demontrasi anti Imperialisme. Sebagai warga Amerika Serikat dan harus meninggalkan Indonesia . sementara itu muncul Pula agitasi untuk membubarkan diri dari kelompok Kiri. Hari Ulang Tahun PKI ke 50 dirayakan secara besar-besaran tahun 1965. Presiden sukarno didesah-desuskan dalam keadaan sakit parah dan tidak berusia lama.

Dalam keadaan demikian kekuasaan terpusat pada tiga kekuatan yaitu Presiden Sukarno, Angkatan darat AD dan PKI bahkan dalam perimbangan, PKI semakin berada diatas angin (Pertengahan 1965). Dengan sendirinya kekuatan-kekuatan dalam negeri yang bukan anti komunis dan khususnya tentu Blok Barat makin prihatin dengan keadaan Indonesia yang dikawatirkan jatuh ke tangannya apalagi dengan diperkuatnya. Apa yang disebut  Presiden sukarno sebagai poros  Jakarta – Pyongyang – Beijing – Hanoi.

Kalau kekuatan politik di ibu kota atau pusat kelihatan bergeser kekiri maka menurut pengamatan Onghokkham, yang pada waktu itu mengadakan perjalanan lebih sebulan (selama Liburan panjang) melewati jawah tengah, Jawa timur, dan madura,Militansi  pemuda rupanya muncul di pihak anti komunis, militansi pemuda pihak kanan Muncul karena dua hal :

  • aksi sepihak dari BTI (Barisan tani Indonesia ), PKI dan Pemuda rakyat : Karena desas-desus pembentukan Ankatan ke- 5

Dalam tahun 1959 ada undang-undang landrefrom yang secara keseluruhan tidak terlalu radikal. Namun disitu juga ada ketentuaan-ketentuaan tentang bagi hasil antara pernggarap tanah dan pemilik. Hal ini sangat mengtuntungkan penggarap dan akan dapat menjungkir balikkan tatanan sosial pedesaa, kalau dahulu pemilik tanah dapat 60 % danPenggarap dapat 40 % dari panen, menurut Undang-undang yang baru keadaan menjadi Sebaliknya.

Pada permulaan 1962/63 oleh BTI dan PKI dilakukan “aksi Sepihak” terhadap “setan-setan Desa” di antaranya para tuan tanah, penguasa desa, lintah darat. Dimana-mana terlihat aksi protes dan pengambilan aliran tanah sertya penurunan lurah. Pergolakan di ndesa-desa pulau jawa jauh lebih meluas dan hebat karena pelakunya berasal dari golongan miskin serta dilakukan secara liar serta agitatif. Suasana sembaraut yang tidak terkendali itu membuat masyarakat mempersenjatai atau ,melindungi diri mereka masing-masing. Dalam situasi demikiaan, maka dipusat muncul isu dewan jenderal yang diimbangi kemudiaan dengan dewan Revolusi. Masing-masing pihak ingin mendahului.

Meletusnya gerakan 1  Oktober 1965 menjadi klimaks dari kepenganggapan hidup selama bertahun-tahun sebelumnya memicu orang me lakukan kekerasan diluar batas. Maka terjailah kemudiaan pembantaiaan,paling banyak dijawa tengah, Jawa Timur dan bali dan Sumatra Utara­­­­­­­­2. meskipun ada premuda dan warga  setempat yang telibat pembunuhan, namun di berbagai tempat terdapat indikasi bahwa pembantaiaan itu berlangsung setelah kedatangan ppasukan dari pusat ke daerah tersebut. “hancurkan” PKI sampai Keakar-akarnya 3 memang tela menjadi komando bagi tentara di lapangan.

Pembunuhan Massal 1965

Motivasi pelaku pembantaiaan itu beragam, dari militer yang bertugas untuk membasmi PKI sampai karena orang yang karena ini kantor lalu memfitnah rekannya. Sehingga ditangkap lalu di bunuh. Hal ini terakhir diungkapkan oleh Soekarno pada beberapa pidato pada tahun 1965-1967 yang baru-baru bisa diterbitkan di bawa Judul Revolusi belum selesai (Setiyono dan Triyana 2003). Peristiwa pembantaiaan di Jawa Timur2 untuk menghentikan pembantaiaan. Banyak orang yang bersimpatik kepada PKI dan PR (Pemuda Rakyat) yang dipotong, sembelih. Soekarno melanjutkan bahwa bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan sadis, seorang bahkan tidak berani untuk menguburkan jenajah Korban.

”awas kalau kamu Kerumuti jenajah, engkau akan di Bunuh. Jenazah itu diklelerkan begitu saja di bawah pohon, dipinggir sungai, dilempar bagai Bangkai anjing yang sudah mati”.

Bahkan mobil (Bung Karno memakai Istilah Oto) disetop di Jawa Timur. Penumpangnya diberi bungkusan yang berisi kepala anggota tentara rakyat (PR). Tanggal 12 desember 1965 ketika berpidato  dalam rangka Ulang Tahun Kantor berita Antara  di Bogor, peresiden mengatakan berdasarkan visum dokter, tidak ada kemaluaan yang dipotong dalam peristiawa dilubang buaya. Demikiaan pula tidak ada mata yang dicukil seperti yang tulis pers. Keesokan harinya, 13 desember 1965 didepan para gubernur seluruh Indonesia ia mengatakan bahwa pisau yang dihebohkan pencungkil mata itu tak lain dari pisau penyadap latex pohon karet.

Pembunuhan Massal pada tahun 1965 dilakukan dengan memakai alat yang sangat sederhana, pisau, golok dan senjata Api (Robert Cribb, 2003), tidak ada kamar Gas seperti dilakukan Nazi. Orang yang dibantai juga dibawa dulu sebelum dibantai, biasanya mereka terbunuh di depan rumahnya. Ciri lain, kejadian itu biasanya malam. Proses pembunuhan berlangsung relative cepat, hanya beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu bertahun-tahun dan Khmer Merah melakukan dalam tempo 4 tahun.

Pembantaiaan anggota atau orang yan dituduh PKI itu tidak dilakukan secara sistematis dengan pola bervariasi dari daerah satu kedaerah yang lain serta dukungan dari beberapa faktor – tiga yang pertama dikutip dari buku Hermawan Sulistyo (2000) _ pertama budaya amuk yang dipercayai, paling tidakl oleh pengamat barat, sebagai unsure penopang kekerasan. Kedua konflik di daewrah-daerah antar golongan komunis dan nonkomunis terutama para kiai sudah mulai tampak sejak tahun 1960-an. Ketiga MILITER diduga juga berpern dalam menggerakkan massa. Keempat, factor provokasi mediamassa yang menyebabkan masyarakat geram2.

Pada  harian Angkatan Bersenjata (AB) dan Berita Yudha (BY) juga sangat krusial. Surat kabar ini mula-mula yang menyebarkan berita sadis mengenai Gerwani yang menyelit kemaluaan para jenderal. Pada hal berdasarkan visum et repertum para dokter seperti yang diungkapkan oleh Ben Anderson (1987) para jenazah itu hanya mengalami luka tembak dan memar klena gagang senjata atau benturan dinding sumur tua. Berita tentang kekejaman kelompok wanita kiri yang memicu kemarahan masyarakat3.

Dalam peristiwa pembvunuhan missal tahun 1965/1966 perlu dipisah antara : 1)Konlik anara masyarakat dengan 2) kejahatan yang dilakukan oleh Negara. Pada tataran masyarakat, pembunuhan pasca G30-S merupakan kensekuansi dari konflik yang sudah terjadi sebelum terutama mengenai masalah agrarian dipedesaan yang telah memakan korban jiwa. Menurut Cribb (2000, hal 39) ‘Dalam banyak kasus, pembunuhan baru dimulai sedak awal kedatangan kesatuan elit militer di tempat kejadiaan yang memerintahkan tindakan kekerasan atau memberi contoh,. Didalam laporan dari pusat sejarah TNI AD diakui bahwa ‘RPAD memerikan latihan-latihan dasar kemiliteran dan mempergunakan senjata serta taktik pemeliharaan keamanan kampong dalam rangka kerja sama ABRI dengan rakyat menumpas sisa-sisa G30S/PKI2. pasukan khusus ini baru kem,bali ke Jakarta tanggal 25 Desember 1965 setelah bertugas di Jawa Tengah sejak tanggal 17 Oktober 1965.

Menurut Robert Cribb (2001) ada beberapa cara untuk menghitung jumlah korban pembunuhan missal tahun 1965/1966. pertama dengan mengutip keteranga resmi dari pemerintah atau intansi keamannn, menurut Fact Finding Commission yang dibentuk setelah peristiwa berdarah tersebut, jumlah korban adalah 78.000 orang. Tetapi angka terlalu di kecilkan. Yang lebih tepatnya adalah sepuluh kali lipat dari jumlah itu (oie TjoeTat, 1995, hal 191)4. Kopkamtib dalam satu laporannya menyebut angka 1 juta jiwa (800.000 di Jawa tengah dan jawa timur dan Masing-masing 100.000 di bali dan sumatera).

Cara kedua adalah denga menghitung jenazah yang mejadi korban pembantaiaan. Ini bisa dilakukan dengan membongkar kembali kuburan missal yang tersebar diman-mana di Indonesia., tetapi jumlah pasti tidak akan akurat karena sebagian korban itu diocampakkan kehutan dan dimakan binatang buas dibuang ke sungai dan laut.

Metode ketiga pemerintah meminta kesaksiaan dari Koran yang kenbetulan selamat, orang yang menyaksikan pembunuhan atau pembantaiaan pelakunya sendiri. Ini dapat perlu dilakuakn, wealaupun memakan waktu yang cukup lama.

Cara keempat dengan cara demografi, membandingkan jumlah penduduk suatu daerah sebelum dan sesudah kejadian. Jadi angka pembunuhan missal diperoleh melalui selisihnya. Kelemahan dari teknik ini adalah angka sensus yang tersedia mencakup periode yang jauh lebih panjang yaitu tahun 1961 dan 1971. selain ityu juga tidak semua yang meninggal karena pebunuhan, juga bisa kareena mati wajar atau sakit. Emikiaan pula orang-orang yang berpindah ketempat yang lain selain periode itu tentu harus dikeluarkan dari perhitungan. Metode kelima meliputi intuisi. Angka diperoreh bersifat moderat ditengah-tengah, tidak terlampau kecil dan tidak terlalu besar. Robert Cribb menyebut jumlah 500.000 sebagai angka yang wajar. Jumlah tersebutdidukung oleh teknik yang keenam yang dibuat oleh iwan gardono dengan menjumlahkan angka pada 39 artikel/buku yang pernah mengulas pembantaiaan 1965/1966 dan membagi dengan 39 sehingga diperoleh angka rata-rata 430.590 orang.

Namun statistika itu merupakan angka yang dingin, tidak mewakili pereasaan yang dicengkam ketakutan, kengeriaan melihat orang dibunuh dan diperkosa didepan mata kepala sendiri. Selain itu juga menjadi tanda Tanya, mengapa pihak mkeamanan tidak berusaha mencegahnya sehinggah korban yang jatuh tidak sebanyak itu.

Menjelaskan Kontroversi Supersemar

Supersemar (surat perintah 11 Maret ) 1966 telaj menjadi kontroversi sejak Soeharto berhenti jadi Presiden tahun 1998. Departyemen Pendidikan dan kebudayaan tahun 1999 telah mengeluarkan “pedoman bahan ajar sejarah bagi guru”. Namun petunjuk tresmi itu ternyata tidak jauh berbeda daripada yang diajarkan selama pemerintahan Orde baru.

Ada dua hal yang menjadi kontroversi dalam kasus ini : pertamam mengenai teks asli supersemare dan kedua, tentang proses mendapatkan surat tersebuit.

Sampai sekarang masalah asli supersemar belum ditemukan. Dokumen yang ada Arsip nasional Rebublik Indonesia terdiri daroi beberapa Versi. Namuin sesungguhnya perbedaan antar naskah tersebuit tidaklah fuindamental. Apakah ditulis penendatangannanya Jakarta atau Bogor itu bukan soal prinsip. Memang Presiden Soekarno menandatangani surat itu di Istana Bogor. Tetapi Jakarta adalah ibukota RI dansuatu hal yang Lumrah bila surat resmi dikeluarkan dikota ini. Demikian pula denagn jumlah halaman surat perintah tersebut.,satu atau dua halaman, hal itu yang meny angkut soal teknis. Yang penting dipahami bahwa awal 1966 itu tampak belumada mesin foto copy dilingkungan kostrad. Dengan demikiaan surat itu distensil dan pada kesempatan lain diketik ulang. Bila demikian halnya, maka tidak aneh jika terdapat berbagai perbedaan, bahkan pernyataan ben Anderson bahwa supersenar itu tertulis dalam kertas surat dengan Kop MBAD, juga masuk akal, bila itu benar, maka surat itu diketik ulang oleh seorang staf MBAD dengan kertas surat resmi yang berlogo AD. Pada masa itu pengetikan surat biasanya dilakukan dengan memakai kertas karbon (disebut Tembusan). Kurang jelas apakah supersemar yang asli itu diketik dengan cara dem,ikian mengingat yang melakukannya mungkin bukanlah seorang juru ketik Prfesional. Konon yang mengetik Letkol (pur) TNI-AD Ali Ebram, staf asisten I Intelijen resimen cakrabirawa, surat tersebut diketik dalam waktu satu jam dengan diktekan oleh bungkarno.

Jadi tidaklah jadi persoalan yang sangat menentukan bila dokumen asli SUPERSEMAR itu tidak ditenukan, toh beberapa versi yang sudah mengungkap subtansi dari pemerintah tersebut yang jadi maslah, bahwa ada bagian-bagian dari surat perintah itu tidak dijalankan Soeharto. Bahkan Soeharto tidak  melaporkan hasil pekerjaannya kepada Presiden Soeharto. Bahkan soeharto juga mempergunakan surat itu untuk membubarkan PKI yang menjadi musuh AD. Dan tindakan itu ditentang oleh soekarno yang memarahi Soeharto sebagaimana dikisahkan oleh Basoeki Rachmat.

Aspek kedua yaitu proses memperoleh surat tersebut yang peru dijelaskan kepada masyarakat terutama kepada siswa. Surat ini diberikan bukanlah atas kemauaan dan keinginan nPresiden Soekarno. Beliau itu menulis surat itu dibawah tekanan. Tiga jenderal  datang ke Istana Bogor meminta surat tersebut. Sebelum berangkat  ke Bogor ketiga perwira Tinggi tersebut terlebih dahulu berunding dengan Soeharto di rumahnya dijalan Haji Agus Salim, Jakarta. Tekanan yang diberikan kepada Sukarno tergambar dalam kesaksian yang d itulis oleh Subandrio.

Ketiga surat itu dimanfaatkanuntk membubarkan PKI esok harinya (bahkan surat perubahan partai komunis nomor tiga terbesar didunia itu ditanda tangani soharto dini nhari tanggal 12 maret 1966) mengesankan bahwa Supersemar memang sengaja dipersiapkan antara lain untuk itu. Supersemar memperkuat posisi dan kekuatan Soeharto vis-à-vis sukarno. Dengan kata lain, setelah keluarnya Supersemar secara defacto kekuasaan telah beralih dari tang Presiden Sukarno kepada Mayor Jenderal Soeharto.

Sejak dari 1 oktober 1965 ketika Mayor jenderal soeharto menolak perintah untuk datang kepelabuhan angkatan Udara halim perdanakusuma yang merupakan pembangkangan yang pertama terhadap Presiden Sukarno, dan berkelanjutan sehingga akhirnya keluar supersemar dilihat dari beberapa pengamat sebagai rangkaian untuk merebut kekuasaan. Itulah  yang disebut dengan “Kudeta meranggkak” (Creeping Coup D’etat). Waktunya berlangsung hampir setengah tahun. Sedangkan Soeharto sendiri menjadi Presiden penuh baru tahun 1968. transisi kekuasaan yang panjang dan melelahkan sermemakan korban lebih dari ½ juta jiwa (jumlah orang yang tewas sebagai korban pembantaian pasca G30s).

Supersemar dibawah tekanan

Tanggal 9 Maret 1966 malam, Hasjim Ning dan M. Dasaad dan penguasa yang dekat dengan Bung karno diminta oleh Asisten VII men/pangad mayjen Almsjah ratu Perwiranegara untuk juga membujuk Presiden agar menyerhkan kekuasaan terhadap Soeharto. Jelas upaya ini sepengetahuaan Letjen Soeharto. Keduanya kemudian mendapat surat perintah yang ditandatangani sendiri oleh men/pangad Letjen Soeharto yang menyatakan bahwa mereka adalah penghubung antara Presiden Soekarno dan Men/Pangad. Keduanya berhasil bertemu dengan Presiden Soekarno pada 10 maret 1966di istana Bogor. Hansim ning menyampaikan pesan tersebut. Bung karno menjadi marah dan melempar asbak kepada Hasjim Ning sambil berkata : “Kamu juga Pro Soeharto”

Dari sini terlihat bahwa usaha membujuk Soekarno telah dilakukan, kemudian diikuti dengan mengirim tiga orang jenderal ke istana Bogor.

Sementara itu, mantan kepala, staf Kostrad Kemal Idris mengajukan satu kalimat katanya “kalau saya tarik pasukan itu dari istana, bungkarno tidak akan lari, Kan ?”. dengan kata lain, ia mengatakan, kalau “pasukan liare” yang berada dibawah komandonya ditarik dari sekeliling istana belum ada Supersemar. Seperti diketahui, Brigjen Kemal Idris pada waktu itu mengerahkan sejumlah pasukandari kostrad  dan RPKAD untuk mengepung istana. Tujuan utamanya adalah untuk menangkap Dr soebandrio yang ditengarai bersembunyi dikomplek Istana. Memang pasukan-pasukan itu mencopot identitas mereka sehingga tidak mengherankan  komandan Tjakrabirawa Brigjen sabur melaporkan sebagai “pasukan tidak dikenal” ke Bung karno.

Sebetulnyae banyak factor yang terjadi sebelum tanggal 11 maret 1966 yang menjadikan semacam “ tekanan” yang berfokus terhadap Presiden Soekarno. Dan puncak dari tekanan itu datang dari ketiga jenderal diatas. Bila tidak ada bujukan dari orang seperti Hasjim Ning dan tidak ada Pasukan tak Dikenal yang mengepung Istana ; tentu peristiwa keluarnya supersemar di Bogor tidak terjadi.

Supersemar dan Kudeta Merangkak MPRS

Ada berbagai cara melihat dean menganalisis Supersemar (Surat perintah 11 Maret 1966), salah satunya dengan menggunakan teori “Kudeta Merangkak”. Kudeta merangkak adalah rangkaiaan kegiatan untuk mengambil kursi kePresidenan secara bertahap sejak 1 Oktober 1965 sampai 1966 (Keluarnya Supersemar) atau 1967 (pejabat Presiden) atau 1968 (Menjadi Presiden).

Pandangan ini merupakan analisis post Factum yang dikeluarkan setelah peristiwa itu terjadi. Dengan melihat rangkaiaan kejadiaan itu ditarik kesimpulan. Jadi bukanlah sesuatu yang direncanakan secara mendeteil dari awal sampai akhir. Dari pengamatan ini terlihat bahwa proses pengamilan kekuasaan dilakukan secara bertahap sehingga disebut Creeping Coup (Kudeta merangkak atau kudeta meloncat-loncat). Yang merupakan paradoksal disini. Lazimnya kudeta merupakan perebutan kekuasaan secara cepat dan tidak terduga. Namun disini ternyata dilakukan secar berangsur-angsur atau bertahap.

Beberapa orang telah mengemukakan pendapatnya tetang kudeta merangkak sperti Saskia wieringa, peter Dale-Scott dan Subandrio. Menurut Subandrio, kudeta merangkak Soeharto terdiri dari empat tahap. Tahap  pertama, menyingkirkan saingannya di angkatan darat (AD) seperti Yani dll, Tahap Kedua, membubarkan PKI yang merupakan rival terberat tentara samkpai saat ini. Tahap ketiga, melemahkan kekuatan pendudkung Bung Karno dengan menngkap 15 Menteri yang loyal terhadap Sukarno, termasuk Subandrio. Tahap keempat, mengambil alaih kekuasaan dari Presiden Sukarno (tahun 1967 sebagai pejabat Presiden dan tahun 1968 sebagai Presiden).

“Kudeta merangkak” MPRS

Ternyata kudeta merangkak itu bukan saja dilakukan oleh Soeharto dan kelompoknya tetapi pelaksanaan berbarengan dengan apa yang saya sebut “kudeta merangkak” MPRS. MPRS berperang sangat besar yuridis untuk mengalihkan kekuasaan dari Soekarno kepada soeharto. Walapun ironisnya setelah  kekuasaan itu diperoleh, maka MPRS pun “dimatikan” secara berlahan-lahan.

Uraian tentang kudeta merangkak ini walaupun tidak disebut dengan istilah demikiaan diberikan secara gambling oleh Prof Dr suwoto Mulyodudarmo (Alm) dalam disertasinya pada universitas Airlangga Surabaya tahun 1990 mengenai Peralihan kekuasaan : kajiaan teoritis dan Yuridis terhadap pidato Nawaksara.

Tahap-tahap kudeta

Merangkak MPRS dilaksanakan secara berikut :

Pertama, Supersemar yang dikeluarkan 11 Maret 1966 dikukuhkan menjadi TAP IX/MPRS/1966 tanggal 21 Juni 1966.

Kedua, tanggal 5 juli 1966 dikeluarkan ketetapan MPRS no XV/MPRS/1966 yang berisi antara lain : a). Penetapan tidak perlunya jabatan wakil presiden, b). Apabila Presiden berhalangan, pemegang SP 11 Maret 1966 memegang jabatan Presiden.

Ketetapan MPRS inijelas melanggar UUD 1945 karena didalam UUD 1945 ditetapkan jabatan Wakil Presiden. Kedua, apabila Presiden berhalangan, maka Wakil Presiden yang menggantikannya, bukan pemegang SP 11 maret 1966 lagi pasal ini melanggar UUD 1945.

Ketiga, tangga 10 januari 1967 presiden Soekarno menerahkan pidato pelengkap Nawaksara kepada pemimpin MPRS. Pemimpin MPRS mengeluarkan keputusan pimpinan MPRS no 13/B/1967 tentang penolakan pidati nawaksara. Keputusan MPRS berbeda tentang ketetapan MPRS karena keputusan MPRS itu hanya bersifat internal MPRS.

Kempat, tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno/mandataris MPRS mengeluarkan pengumuman tentang penyerahan kekuasaan kepada pengmban TAP MPRS no IX/MPRS/1966. penyerahan kekuasaan secam ini tidak ada dasarnya dalam UUD 1945

Penyerahan  kekuasaan berarti mengalihkan kekuasaan dan tanggungjawap, yang secara teoritis harus diminta persetujuaan terlebih dahulu kepada pemberi kekuasaan. Penyerahan kekuasaan ini berbeda dengan pengembaliaan mandate. Pengembaliaan mandat tidak membutuhkan persetujuaan pemberi kuasa, sedangkan proses peralihan kekuasaan harus memperoleh persetujuaan terlebih dahulu dari pemberi kekuasaan.

Pemberi kekuasaan kepada presiden adalah MPRS. Jadi kalau Presiden, selaku mantaris MPRS, mengembalikan mandatnya kepada MPRS, ia tidak perlu meminta persetujuaan dari MPRS.  Tetapi jika presiden akan menyerahkan kekuasaanya kepada orang lain, ia harus meminta persetujuaan MPRS.

Ini yang tampaknya dicoba dikoreksi dengan TAP no XXXIII/1967 yang dikeluarkan 20 hari kemudian. Waktu 20 hari itu sebetulnya dapat dikategorikan sebagai Apa : Kevakuman pemerintahan atau ada pemerintahan tetapi tidak sah menurut konsitusi.

Kelima, tanggal 12 maret 1967 MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS no XXXIII/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

TAP ini mempunya beberapa masalah. Pertama, mendeskreditkan Presiden Soekarno dengan menngaitkannya dengan percobaan kudeta Gerakan 30 September, kedua, ayat-ayat dalam TAP ini bertentangan. Pasal 6 TAP ini menyatakan “penyelesaiaan persoalan hukum menyangkut Dr. Ir soekarno akan dilakukan dengan ketentuaan hukum dan keadilan dan pelaksanaanya diserahkan kepada pejabat presiden.” Kalau mau diselesaikan secara hukum, tentu Soekarno harus  diadili ( Niscaya beliaua akan bebas karena tidak akan terbukti bersalah). Tetapi pelaqksanaanya diserahkan kepada pejabat Presiden : ini yang Kontradiktif dengan ketentuaan yang pertama. (kenyataan, sampai Bung karno Wafat tahun 1970, Presiden Soeharto membuat kasus ini mengembang tampa keputusan Hukum.)

Keenam, bersamaan dengan pecabutan kekuasaan soekarno, jenderaj Soeharto selaku pemegang Supersemar diangkat sebagai “Pejabat Presiden”. Lembaga Pejabat Presiden adalah lembaga “Ekstra konstitusi: karena tidak dikenal dalam UUD 1945.

Ketujuh, tanggal 28 Maret 1968 muncul pernyataan pendapat DPRGR no 12/DPRGR/III/1966-1967 yang isinya mendesak pengemban TAP MPRS no IX/MPRS/1966 untuk melakukan peyegaran keanggotaan MPRS. Anggota MPRS yang loyal kepda Soeharto dikelurkan dan diganti dengan pendukung Soeharto.

Kedelapan, tanggal 27 Maret 1968 Soeharto diangkat sebagai Presiden sampai terpilihnya Presiden hasil pemilihan umum. Dalm siding MPRS tahun 1966 ditetapkan sebetulny pemilihan umum akan dilaksnakan pada pertengahan tahun 1968. soeharto setelah terpilih jadi presiden langsung menunda sampai tahun 1971.

Setelah Soeharto menjadi presiden yang pertama dilakukannya adalah Pergi ke Jepang untuk merundingkan Hutang Luar Negeri. Setelah itu, MPRS yang telah “Berjasa” menjadikannya sebagai Presiden mulai dimatikan secara berlahan-lahan. Lembaga ini dijadikan sebagai lembaga yang bersidang sekali Lima tahun. Kegiatan badan pekerja MPRS diboikot oleh fraksi partai Golkar dan ABRI dengan tidak menghindari sidangnya. Jenderal Nasotion dan juga Subchan ZE berjasa menjadikan Soeharto sebagai Presiden. Disingkirkan. Habis manis, Sepah dibuang.

Penyebutan Istilah G30S

Rasanya tida ada ungkapan dalambidang pendidikan di Indonesia seheboh istilah G30S. sampai-sampai seorang menteri terlibat langsung dalam kontroversi istilah ini peraturan dan surat yang dikeluarkannya tahun 2006. akhir September 1965  terjadi penculikan  yang berujung kematiaan  Enam jenderal. Pelakunya adalah pasukan tentara atas komando Gerakan 30 September. Empat puluh hari setelah peristiwa itu Departemen Pertahanan mengeluarkan Buku yang berjudul 40 hari kegagalan “G-30-S”. belum dicantumkan PKI saat itu walaupun sejak hari pertama percobaan Kudeta, para pembantu Mayor Jenderal Soeharto seperti Yoga Sugama dan Sudharmono sudah yakin PKI berada dibelakangnya. In memperlihatkan bahwa konflik sudah terjadi sebelumnya disebabkan berbagai Isu dan Aksi.

Ketika itu terjadi persaingan dua istilah. Pertama, Gestok yang diucapkan dalam pidato-pidato Presiden Soekarno, singkatan dari gerakan satu Oktober. Alasannya peristiwa itu terjadi dinihari tanggal 1 Oktober. Sebaliknya Pers Militer menyebutkan Gestapu (Gerakan September tiga Puluh). Istilah ini  menyalahi kaidah bahasa Indonesia, namun sengaja dilakukan yakni untuk mengasosiasikan dengan Gestapu, polisi rahasia Nazi Jerman yang Kejam Itu. Awal Oktober 1965 terbentuk KAP Gestapu (Komite Aksi Pewnggayangan Gestapu) yang diketuai oleh Subchan ZE dengan Sekjen harry Tjan Silalahi.

Tahun 1966 rezim Orde baru telah memakai istilah G30 S/PKI, setelah itu buku-buku yang memuata Versi Lain dilarang. Diluar negeri misalnya terbit tulisan Ben Anderson dan Ruth McVey (1966) yang menganggap ini persoslan Intern Angkatan Darat.

Beragam penyebutan itu berdasarkan waktu terjadinya peristiwa itu dan perspektif orang/kelompok yang menamakannya. Yang paling obyektif tentu saja menamakan peristiwa sebagaimana pelaku gerakan itu menyebut dari mereka yaitu Geraklan 30 September. Itu yang tertulis secara nyata dalam dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Letnan Kolonel Untung tanggal 1 Oktober 1965 mengenai “Pembentukan Dewan Revolusi” serta “Penurunan dan penaikan Pangkat”. Bahwasanya kemudiaan muncul Penafsiran tentang  dalan peristiwa itu yang berbeda-beda tentu sah saja (PKI,AD,CIA, Soekarno, Soeharto, Kudeta merangkak MPRS”. Dst).

Setelah Soeharto berjhenti menjadi Presiden RI tahun 1998 bermunculan Buku-buku yang tentu dilarang jika terbit semasa Orde Baru., Terbit pula Buku-buku Sejarah dfengan beragam Versi mengenai Gerakan 30 September. Tidak mengherankan dalam Kurikulum 2004 peristiwa itu didebut G30s dan pada tingkat SMA diajarkan Versi-versi mengenai G30S.

Kurikulum 2004 (dalam bentuk buku dan disket) diterbitkan pusat Kurikulum Departemen pendidikan Nasional bulan Oktober 2003 dengan pengantar  dari Dirjen Pendidikan Dasar dan menengah (Dr Indra Jati Sidi) dan kepala Balitbang ( Dr Boediono). Kurikulum ini yang sebelumnya dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Bentuk draft – yang terus  menerus diperbaiki – telah diperkenalkan ke berbagai sekolah sejak tahun 2002..

Namun anehnya dalam kurikulum 2006 (kurikulum satuaan Pendidikan) yang diatur melalui peraturan menteri pendidikan nasional n0 22, 23 dan 24 tahun 2006 ditetapkan kembali istilah G30S/PKI. Kemudiaan kejaksaan Agung mendatangi pusat Kurikulum departemen pendidikan nasional dan menyerahkan siapa yang menghilangkan kata PKI dari istilah G30S ? jawab mereka, kurikulum ini itu disusun berdasarkan masukan  dari para ahli (Sejarawan, pakar Psikologi dan pendidikan serta Kurikulum) dengan mempertimbangkan temuan-temuan baru dalam bidang sejarah. Selanjutnya kejaksaan Agung juga memeriksa beberapa penerbit. Karena menteri Pendidikan nasional meminta Instansi ini untuk menarik buku-buku sejarah yang menghilangkan kata PKI di belakang akronim G30S.

Peraturan menteri pendidikan nasional itu dapat membingungkan masyarakat terutama guru dan siswa. Pada era Reformasi bermunculan buku-buku sejarah  dengan temuan serta perspektif baru. Kini masyarakat dipaksa lagi mengaku kenenaran Mutlak versi tunggal rezim Oerde baru. Kebijakan ini semakin menjauh dari tujuan “mencerdaskan Kehidupan bangsa”

Betapa kacaunya kurikulum 2006 itu tampak dalam periodeisasi sejarah yang dijadikan standar Kompetensi untuk  tingkat SMA yaitu “Merekonstruksi pergantiaan pemerintahan masa awal Kemerdekaan (1945-1955), Demokrasi terpimpin (1955-1967), kemasa pemerintahan Orde Baru (1967-1998) sampai periode reformasi (sejak 1998 sampai dengan sekarang )”. Apa yang dimaksud sebagai “masa awal kemerdekaan”, kenapa harus berakhir tahun 1955. Tahun 1955  berlangsung  pemilihan umum, apakah pemilu yang pertama itu menandai dimulainya masa “ Demokrasi Terpimpin”. Pada  butir yang lain, periode 1955-1967 disebut Orde Lama, Mana yang benar ? kalau begitu, Orde lama itu identik dengan Demokrasi Terpimpin ? Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat satuan pendidikan) yang dituangkan dalam bentuk permen (peraturan Menteri) pendidikan nasional no 22, 23, dan 24/2006 itu seyogianya dicabut.

Gerakan 30 September, Prolog dan Epilognya

Apa yang terjadi pada tanggal 30 September / 1 Oktober 1965 tentu tidak dibisa dilepaskan dari rangkaian peristiwa sebelum tanggal tersebut. Secara internasional, pada masa itu terjadi perang dingin antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan Blok Timur dibawah Uni Soviet. AS yang berperang di Vietnam tidak ingin Indonesia  jatuh ketangan Komunis. Didalam negeri, kukuatan politik saat itu mengerucut kepada tiga unsure yakni Presiden Soekarno, Angkatan Darat dan PKI. Pada tingkat masyarakat telah timbul konflik horizontal antara kelompok kiri dengan keolmpok kalangan Islam (Terutama yang memiliki tanah luas) dalam kasus Landreform yang ditegakkan melalui “Aksi Sepihak” PKI dan BTL. Dijawa timur terjadi kasusu Kanigoro. Di Sumatra Utara dikenal peristiwa Bandar Betsy.

Dikalangan seniman juga terjadi polemic keras antara kubu lekra dengan kelompok manifesto Kebudayaan (Manikebu). Konflik-konflik ini diperparah dengan situasi ekonomi yang sulit dan musim kering berkepanjangan yang menyebabkan panen petani banyak yang gagal. Barang-barang kebutuhan sehari-hari menjadi langkah.

Situasi yang panas itu menjadi semakin  meruncing dengan isu Dewan Djenderal, Dokumen Gilehrist dan rumor sakitnya presiden Soeharto. Maka meletusnya Gerakan 30 September yang dapat ditumpas dalam hitungan hari. Tetapi persoalan tidak berhenti sampai disini karena peristiwa ini menyebabkan secara bertahap kekuasaan Presiden Soekarno goyah dan Mayjen Soeharto, figure yang  paling  di untungkan dari semua peristiawa ini, naik ke tampuk kekuasaan.

Kontroversi tentang dalang gerakan 30 September tidak berhenti saampai hari ini. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah melihat danmengakui dampak peristiwa ini yang sangat bersar bagi Bangsa dan Negara Indonesia. Setelah peristiawa itu terjadilah pembunuhan Massal di Jawa-Bali dan beberapa tempat lain yang memakan korban tidak kurang dari 500.000 orang. Ribuan Ograng (setelah puluhan tahun kini kini tinggal 570 orang) mahasiswa yang sedang belajar diluar negeri terutama dinegara-negara yang sosialis dicabut kewarganegaraan dan terhalang pulang. Mereka terlunta-lunta di negeri orang sampai akhirnya mencari suaka dan terpaksa memperoleh kewarganegaraan Asing. Tahun 1969 lebih dari 10.000 orang tapol 1965 golongan B dibuang pulau Buru dan melakukan kerja paksa di sana selama  10 tahun. Selain mengalami pembunuhan, penangkapan tampa proses pengadilan dan penahanan lebih dari 10  tahun, para korban yang dianggab terlibat langsung/tidak langsung peristiwa ini mengalami stigma buruk dari pemerintah. Keluarga mereka juga mengalami diskriminasi dalam lapngan pekerjaan. Secara keseluruhan jutaan orang telah menjadi korban. Itulah epilog Gerakan 30 September yang tidak boleh  dilupakan.

Pembatas Zaman

Menurut hemat saya, sebaiknya tahun 1965 itu dipandang sebagai Watershed, saebagai tanda atau pembatas zaman. Banyak peristiwa yang  dialami bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya. Namun perubahan-perubahan yang  terjadi itu biasanya bersifat sektoral namun pada tahun 1965 dan setelahnya, terjadi perubahan drastis dan secara serempak dalam berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial – budaya, dll). Perubahan politik yang besar adalah bergesernya kedudukan Indonesia dari Pemimpin Negara Non-Blok dan dunia ketiga me njadi “Murid yang baik” Amerika Serikat. Kebijkan  ekonomi berdikari berubah menjadi  kebijakan Ekonomi pasar yang bergantung kepada modal Asing dan Untung  luar Negeri. Tidak terdengar lagi Ucapan “Go to hell with your aid”. Pada bidang budaya,semua kegiatan disesuaikan dengan pembangunan. Tidak ada kritik, tidak boleh polemic, semua  harus mengikuti asas tunggal yang  ditetapka  pemerintah. Budaya makanpun didikte oleh kepentingan ekonomi konglomerat. Mie menjadi makanan wajib kaum Miskin dan para pengungsi bencana alam. Indonesia yang tidak mempunya satu Hektar lahan gandum menjadi pengimpor tan aman tersebut dan kemudian pengeksport terbesar Mie mengalahkan Negara-negara Asia Timur yang secara tradisional menu mereka memang demikian. Bagaimana dengan kepentingan petani  beras Indonesia ? Ah, siapa yang peduli dengan mererka.

oleh Dr. Asvi Warman Adam
Peneliti Senior LIPI Jakarta.


Diseminarkan pada tanggal 22 September 2007 di Pussis-Unimed


Diupload oleh:
Erond L. Damanik, M.Si
Pusis-Unimed

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.